TENTANG KEADILAN SOSIAL.

Membangun rasa percaya diri -khususnya di indonesia- negara yang dikenali sebagai negara pasca kolonial – dipahami merupakan sebagai manifestasi dari nasionalisme. Keyakinan seperti itu justru lebih memperluas dan mempertegas  makna nasionalisme seperti dikemukakan Hans Kohns dalam the Idea of Nationalism. Kohn melihat nasionalisme sebagai sikap mental dimana loyalitas seseorang adalah untuk negara nasional serta proses integrasi massa rakyat dalam kebersamaan politik. Serupa pengertian nasionalisme pada pidato Soekarno tentang pancasila 1 juni 1945, dengan mengutip filsuf Ernest Renan (1823-18920, merupakan jiwa dari kondisi subyektif. Bagi Renan kondisi obyektif bukan faktor pembentuk, melainkan hanya faktor pendorong saja.

Kesadaran intelektual dan sikap sejarah membangun rasa percaya diri telah dikenal dalam pra kemerdekaan, setidak-tidaknya dasar-dasarnya.

adalah, Soekarno dan tiga orang kawannya tahun 1930 diajukan kedepan pengadilan pemerintah kolonialis Hindia Belanda.  Sidang tanggal 23 Desember 1930, yang menggemparkan khalayak, menjatuhkan hukuman 4 tahun kepada soekarno. Dalam sidang tersebut soekarno dalam pembelaannya memuat kupasan yang tajam mengenai keadaan politik dan kerusakan masyarakat indonesia dibawah penjajahan asing, secara politik maupun ekonomi.  Dinyatakan antara lain oleh soekarno 4 (empat) sifat imperialisme modern yakni :

pertama: Indonesia tetap menjadi negeri pengambilan bekal hidup,

kedua : Indonesia menjadi negeri pengambilan bekal-bekal untuk pabrik di Eropa.,

ketiga : Indonesia menjadi negeri pasar penjualan barang-barang hasil dari macam-macam industri asing,

ke empat : Indonesia menjadi lapang usaha bagi modal yang ratusan, ribuan -jutaan rupiah jumlahnya.

Pidato pembelaan tersebut dikenal dibawah judul “Indonesia Menggugat”. Pidato tersebut menjadi dokumen politik bersejarah menentang kolonialisme dan imperialisme.

Tahun 1931 dibebaskan, karena mendapat potongan tahanan. Sikap politik seperti itu mencerminkan azas PNI partai yang didirikan pada 27 juli 1927. Setelah keluar tahanan ia lebih memilih Partindo. Pada tahun 1933 bulan Agustus Soekarno kembali ditahan untuk kedua kalinya, pada bulan november menyatakan diri keluar dari partindo. Dan ditahun 1933 di buang di Ende Flores.

Kesadaran intelektual dan sikap politik seperti itu ternyata memberikan hasil dengan adanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945.

Kalau baca teks Proklamasi disebut “pemindahan kekuasan dalam tempo sesingkat singkatnya”, bukanlah para tokoh pergerakan membuat pernyataan bernuansa nekad . Tetapi sebagai produk kekuatan yang hidup dalam sejarah sudah diletakkan dasar-dasarnya, dilain pihak defacto kekuasaan negara proklamasi belumlah benar-benar nyata, masih terdapat elemen-elemen karakter asing,  seperti , belum selasai penyerahan kedaulatan, baru diselesaikan desember 1949 dan  persoalan Irian Jaya (papua) yang masih perlu direbut, selesai 1963.

Dalam tahapan mengisi kemerdekaan, dalam mengatur konsolidasi organisasi negara dan kekuatan rakyat, dalam lingkungan sejarah terdapat tarik menarik antara cita-cita ideal (das sollen) dan das Sein (kenyataan). Negara yang baru lahir dalam tiadanya karakter nasional yang sama dari tokoh tokoh pergerakan itu sendiri, seperti antara soekarno, Hatta, syahrir dan Tan malaka, dapat berujung perbedaan prinsip. Soekarno karena dididik dialam negeri tak lepas dari adat dan budayanya, sedangkan Hatta, Sutan Sahrir dan Tan malaka pernah mengeyam pendidikan diluar negeri, sedikit banyak membawa karakter tersendiri budaya luar, yang nantinya menjadikan perbedaan dalam tahapan penyelenggaraan negara yang baru lahir.

Ketika pada 18 agustus 1945 proklamasi kemerdekaan. terbentuk konstitusi UUD 1945 dan sistem penyelenggaraan negara berupa presidensil. Kemerdekaan itu telah menimbulkan rakyat atas harapan-harapan-hingga mereka merasa berhak atas kehidupan yang lebih pantas dan terlibat menjadi peserta aktif.

Baru saja beberapa bulan berselang proklamasi, muncul perbedaan diantara tokoh pergerakan menyikapi intern dan ekstern geo politik international. Seperti dikemukakan di depan Hatta, syahrir karena mendapat karakter pendidikan asing, maka jalan pikiran ditempuh, negara yang baru lahir setidaknya mengikuti susunan politik international dimana blok sekutu sebagai pemenang, maka Indonesia setidaknya mengikuti susunan politik sekutu berupa demokrasi parlementer supaya indonesia baru merdeka, alasannya supaya tidak dibubarkan oleh sekutu. Dengan mengikuti jalan pikiran itu, maka , 3 november 1945, Pemerintah mengeluarkan Maklumat X dari wakil Presiden Mohammad Hatta, yang isinya mendukung terbentuknya multi partai dan mengadopsi sistem parlementer. Ketua BP (Badan Pekerja) KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) Sutan Sjahrir pun diangkat menjadi PM (Perdana Menteri) berikut barisan oposisinya yang terutama dipimpin oleh Tan Malaka, dkk.

Sedangkan Soekarno menilai negara yang baru lahir adalah menempuh dua jalan. Jalan pertama menyelesaikan dulu tahapan revolusi nasional demokratis dan kedua menempuh tahapan revolusi masyarakat adil makmur (sosialis). Soekarno melihat susunan masyarakat negara pasca kolonial masih berupa sistem hubungan foedal dan semi feodal, paternalistik, kemajemukan aliran dan belum adanya kesadaran nasional. Dari jalan pikiran sukarno setidak-tidaknya negara harus lebih berperan dulu.

Dengan  dengan maklumat X nya,  negara yang baru lahir menempuh demokrasi parlementer, dengan multi partai mobilisasi tenaga-tenaga rakyat tak terhindarkan. sementara negara mencoba menyempurnakan konsitusi, menyelenggarakan pemilihan umum. Pada tahun 1950 -an demokrasi benar benar terjadi apa adanya, sifat jegal-menjegal terjadi. Akibatnya kabinet-kabinet selalu berjatuhan, pemerintah tidak bisa berjalan. Eksprerimen demokrasi parlementer  gagal.

 Dalam situasi demokrasi parlementer saat itu, demokrasi jegal-jegalan, inisiatif konsituante membentuk konstitusi baru gagal. Soekarno mengingatkan soal tujuan demokrasi di indonesia, mengisyaratkan untuk membubarkan partai-partai saat itu untuk menyelamatkan NKRI.   Soekarno memilih mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan kembali kle Undang-Undang Dasar 1945.

Kegagalan eksperiman demokrasi parlementer -negara pasca kolonial sebab-akibat dimasyarakat itu belumlah terdapat peradaban demokrasi.

Mulai saat itulah Soekarno dapat berperan, selanjutnya era mulai 1959 menekankan perlunya pembangunan di dasarkan atas prinsip berdiri diatas kaki sendiri.

Telaah hakekat pilihan antara kemerdekaan dan investasi asing. Menjadi pilihan masa-masa perjalanan tiap-tiap penyelenggaraan pemerintahan NKRI. Pilihan ini tidak dapat dilihat sebagai hal sederhana dan mudah diselesaikan.

Tiap-tiap pemerintahan tentu berkehendak menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya, sebaik-baiknya. bagaimana sekarang, dalam sejarah teori pemikiran tidak ada negara yang mampu melompat dari susunan masyarakat feodal langsung menjadi ke susunan masyakarat modern adil makmur.

andaikan mampu seolah-olah membangun gedung tanpa alas, pohon tanpa batang.  Seperti halnya bersifat “Evolusionisme’  berarti tidak mengganti sarana-sarana lama dengan yang baru, berarti penyelewangan kekanan atau reformisme. Dilain nya sifat “Frasenprong” melompat apa yang tidak boleh dilompati, berarti tidak realistik alias avonturisme  akan berarti penyelewengan kekiri, oportunisme kiri atau radikalisme.

Perumusan tahapan dari pidato Sukarno tentang “Djarek” menegaskan dijelaskan ada dua tujuan dan dua tahap revolusiIndonesia : Pertama, tahap mencapai Indonesia yang merdeka penuh,bersih dari imperialisme-dan yang demokratis-bersih dari sisa sisa feodalisme. Tahap ini pun masih harus di eslesaikan….,Kedua, tahap mencapai Indonesia ber Adil Mkamur, bersih dari kapitalisme dan dari Ekploitasi manusia atas manusia.  Tahap pertama harus diselesaikn dan tahap kedua tak bloeh dilompati.

Pilihan politik pembangunan Berdiri Diatas kaki Sendiri atau dikenal nama sebagai berdikari berangkat dari telaah dari dari sudut politik maupun ekonomi.  Politik luar negeri suatu bangsa adalah bagian dari politik nasionalnya. Dari sudut politik penafsiran politik bebas aktif tahun 1960-an, hingga 1965 politik bebas aktif diartikan tidak semata-mata untuk mengusahakan perimbangan dengan salah satu blok, tetapi menuju berdikari dalam bidang ekonomi dan menolak setiap ketergantungan kepada imperialisme. Berdikari dibidang ekonomi dianggap prasyarat untuk kemerdekaan sejati dalam bidang politik maupun kebudayaan.

Telaah dari sudut ekonomi, sebagai negara miskin untuk menggerakkan dan memajukan ekonomi masyarakat dan sektor modern sendiri diperlukan modal besar. pilihan yang dihadapi berusaha memperoleh modal dari luar negeri, berupa investasi multinasional atau pilihan berawal dari bersandar kepada aset-aset potensi sumber daya alam dan manusianya.

Bila pilihan mengundang investasi modal luar negeri adalah timbul hutang luar negeri , itupun jurusan penanaman modal dan produksi yang dihasilkan ditentukan berdasar kepentingan luar negeri, lebih banyak keperluan sektor kota modern. Penerapan kapitalisme dalam realitas sosial paternAlistik terbukti saat ini justru lebih menghebat ekploitatifnya.

Jika pilihan peranan negara dikedepankan, biasanya lewat pajak. Dengan pajak akan meningkatkan tabungan pemerintah. Sedangkan pajak tergantung dari pendapatan masyarakat.  jadi tabungan pemerintah juga tergantung dari penghasilan masyarakat. Penghasilan masyarkat tergantung kemampuan produksinya. kemampuan produksi tergantung investasi. ketiadaan investasi Pilihan proses pembentukan modal dilakukan melalui swadaya.

Menghadapi pilihan masalah-masalah cita-cita keadilan sosial -negara pasca kolonial- terdapat struktur susunan masyarakat paternalistik, yang mayoritas serba kecil dan adanya dualitas ekonomi masyarakat. Maka kembalikan pada inti makna sebuah kemerdekaan nasional. Rumusannya sebagaimana diatur dalam Pasal 33  dan Pasal 34 UUD 1945.

Rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 33  dan Pasal 34 UUD 1945  menghendaki hubungan-hubungan (dialiektika) ekonomi menjadi lebih berkeadilan. Upaya ini menghadapkan perlunya resustrukturisasi ekonomi negara pasca kolonial kedalam inti negara lebih merdeka.

Semangat dasar dari restrukturisasi berawal membangun swadaya kekuatan usaha masyarakat lebih mandiri dengan potensi masyarakatnya sebagai home marketnya.

Dengan dialektika hubungan ekonomi  masyarakat berjalan dalam rel keadilan sosial lebih dapat menjamin menjadi dasar hubungan-hubungan kemanusiaan sesuai dimaksud dalam tujuan dasar negara seperti dalam kontitusi Pembukaan UUD 1945.

Pendekatan ini pada pokoknya berawal dari persoalan strategi kebudayaan dan kebijakan politik . Untuk kebijakan politik dapat menilai dari ilmu sejarah, dengannya dapat menuntun pemimpin politik untuk dapat memgembangkan keputusan dari serangkaian rekaman keputusan politik  apa-apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan berangkat dari realitas sosial yang ada.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s