Permendikbud No. 60 Tahun 2011 itu Keliru

Peraturan menteri yang di undangkan per 4 januari 2012 tentang larangan bagi sekolah SD-SMP memungut biaya pendidikan kepada peserta didik. Itulah Permendikbud No.60 tahun 2011 yang memberlakukan sekolah negeri dan swasta sama apabila menerima Dana Operasional Sekolah ( BOS), dilarang memungut biaya sekolah. Kekeliruan permendikbud ini diungkapkan oleh anggota DPRD Cilacap, Sudarno, Msi (15 /3- 012), menurutnya permendikbud No.60 tahun 2011 harusnya direvisi, pasalnya dalam penerimaan dana BOS inputnya cuma data jumlah murid sekolah. “lalu yang menggaji guru swasta siapa ,” katanya. Di tambahkan, saat ini Anggaran pendapatan dan belanja Sekolah (RAPBS) tetap berjalan dimulai juli 2011, tahun dimulai pelajaran. “Sementara Permendikbud berlaku per 1 januari 2012, sehingga RAPBS sudah berjalan, akhirnya tetap berjalan”, ujarnya.

Aturan Permendikbud ini sesungguhnya ingin memfungsikan peran negara yang paling bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan pendidikan. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Dalam  sistem Pendidikan Nasional antara penyelenggaraan sekolah negeri dan swasta diperlakukan sama, di maksud  sama membentuk kontribusi kualitas bangsa. Hal ini mengisyaratkan sektor pendidikan sebagai pilar penting, tidak mengherankan untuk memajukan pendidikan negara menganggarkan 20 % APBN / APBD.

Pemahaman ini diperkuat adanya keputusan MK dalam uji materi UU Sistem Pendidikan Nasional, yakni “lembaga pendidikan berbasis masyarakat wajib memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan / pemerintah daerah”. Namun dalam permendikbud pasal 5 ayat 1 menegaskan, sekolah swasta yang menerima BOS dilarang memungut biaya operasi.

Meskipun dalan aturan permendikbud tersebut bermaksud tidak lagi membiarkan sebagian besar  beban penyelenggaraan pendidikan di tanggung masyarakat. Namun dalam memperlakukan sekolah sama belum merespon soal lokasi sekolah yang berbeda antara desa dan kota, kategori sekolah ada SSN, RSBI, dan terutama dalam pelaksanaan soal gaji guru swasta. Perbedaan sekolah negeri dan swasta pada pokoknya pada sisi data pokok perhitungan kebutuhan biaya pendidikan.

Terhadap masalah ini, sebelumnya dalam waktu lain, media mengkonfirmasi pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Dispendikbud) Cilacap, melalui Kabid Pendidikan Dasar, Sarwana Spd, mengemukakan  dalam PP No. 51 Tahun 2011 tentang perunjuk teknis Penggunaan Dana Bos 2012 masih diperbolehkan pungutan operasional menerima sumbangan bersifat sukarela. Selain itu, menurutnya  dapat diperbolehkan antara lain untuk pembayaran honorarium tenaga honorarium, guru honorer (hanya untuk SPM), pegawai administrasi (Bos untuk SD), pegawai perpustakaan, penjaga sekolah , satpam dan pegawai kebersihan. Ditambahkan, dengan adanya pengembalian mekanisme pemberian dana BOS dari propinsi langsung kesekolah diharapkan  kegiatan belajar lebih lancar. “Dengan adanya tambahan dana BOS mudahan-mudahan siswa miskin dapat bebas beaya pendidikan dan sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan”, demikian ujarnya.

selanjutnya sebagai pelaku pendidikan, sehingga tahu dan bisa,  sudarno Msi, mengatakan kalau mau maju negara ini, sektor pendidikan harus di urus yang betul-betul tahu tentang pendidikan. Sekolah Negeri harus transparan karena Guru sudah di gaji Negara. Harapannya dengan pemimpin yang baru ini yang pegang  pendidikan harus tahu tentang pendidikan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s