Pemerintah Melarang Ekspor Bahan Tambang .

Pemerintah menerbitkan turunan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara. Turunan Peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  Nomor 7 Tahun 2012 yang ditandantangani Menteri ESDM Jero Wacik pada 6 Februari lalu. Maksud dari Permen ESDM adalah larangan ekspor untuk peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian mineral untuk produk tambang jenis tertentu larangan ekspor dalam kondisi mentah, akan diberlakukan tahun 2014. Namun, pada pasal 21 dalam peraturan menteri tersebut disebutkan bahwa bahwa pemegang IUP operasi produksi dan IPR yang diterbitkan sebelum berlakunya permen tersebut dilarang untuk menjual bijih mineral keluar negeri paling lambat tiga bulan sejak berlakunya permen tersebut, atau 6 Mei 2012 sudah diberlakukan.

Seperti diketahui wilayah kabupaten Cilacap, terdapat ekplorasi bahan galian alam seperti di Nusakambangan oleh PT. HOLCIM Tbk dan dibekas lahan tambang PT. ANTAM Tbk, di wilayah Kecamatan Adipala, Binangun dan Nusawungu terdapat ekplorasi bahan tambang pasir besi. Untuk ekplorasi pasir besi, dari data yang ada terdapat 141 penambang swasta yang melakukan ekplorasi pasir besi untuk ekspor, sedangkan yang mempunyai ijin hanya berberapa perusahaan. Mengingat Dampaknya terhadap lingkungan yang di gugat masyarakat, Dinas ESDM Cilacap sudah lama melakukan moratorium (penghentian sementara) penambangan dan membentuk team 6 verifikasi dan identifikasi dengan melakukan penataan kembali dan seleksi segi ijin, maupun kewajiban persyaratan reklamasi.

Pihak wakil rakyat di DPRD Cilacap ketika di konfirmasi, Toni osmond, membenarkan adanya larangan ekspor pertanggal 6 mei 2012, katanya sehabis peninjauan kerja kewilayah penambangan pasir besi (9 mei 2012) terdapat banyak uasaha bukan saja dari para pengusaha juga terdapat banyak warga sekitar yang ikut melakukan usaha penambangan, celakanya tidak adanya asosiasi para penambang hal ini menambah menyulitkan kordinasi pengendalian dampak lingkungan. Sedangkan ketua Komisi C bidang pembangunan, Kamaludin,  mengatakan dari beberapa usaha penambang, baru sembilan (9) yang memberikan jaminan reklamasi, iapun mempertanyakan kenapa Bupati Cilacap sangat mudah memberikan ijin usaha penambangan, menurutnya dengan tidak terkendalinya usaha penambangan akibatnya angkutan truk pasir besi menyumbang terbesar terhadap rusaknya jalan. Harapannya persoalan turunnya larangan ekspor pasir besi perlu di bentuk Panitia khusus (pansus) karena efeknya akan muncul pengangguran baru.

Adapun komoditas tambang yang wajib diolah antara lain kategori mineral logam ( tembaga,emas, timbal , biji  besi, mangan) dan tambang batuan tertentu bukan logam (batu kapur/gamping, bentonit,intan). Adanya peraturan untuk peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian adalah suatu hal yang baik sebagaa wujud kebijakan kedaulatan tanah air republik Indonesia. Namun, peraturan tersebut belum bisa diterapkan saat ini, pasalnya belum ada pabrik baru unit pengolah (smelter), sedangkan mengupayakan pendirian pabrik butuh waktu minimal lima tahun. Dari situasi tersebut adanya baiknya untuk mengurangi dampak berhentinya penambangan pasir besi, sampai efektif peraturan  tahun 2014 sudah ada smelter baru, diupayakan adanya masa transisi, demi kepentingan warga negara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s