SURVEI DAYA SAING DAERAH (SDS) 2010 DI JAWA TENGAH

BOKS
SURVEI DAYA SAING (SDS) 2010 DI JAWA TENGAH
Wujud Nyata Penghargaan Terhadap Upaya Pemerintah Daerah
Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Latar Belakang
Iklim bisnis dan investasi yang kondusif merupakan prasyarat yang penting untuk menarik
investasi dan bisnis di suatu daerah. Melalui hasil survei yang representatif dapat membantu untuk
menilai perubahan iklim bisnis dan investasi suatu daerah serta dapat menstimulasi kompetisi yang
sehat di antara Kabupaten/Kota, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing suatu
daerah/wilayah. Hasil agregat dari survei yang ditampilkan secara kedaerahan maupun
kewilayahan, diharapkan akan dapat mendukung upaya kerjasama antar daerah.
Survei Daya Saing 2010 (SDS 2010) di Jawa Tengah merupakan format survei baru
sebagai hasil gabungan antara Survei Pro-Investasi dan Survei Iklim Bisnis (Business Climate Survey).
Survei Pro-Investasi selama ini dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi
Jawa Tengah setiap tahun dengan responden yang berasal hanya dari kalangan Pemerintah.
Sementara itu, Survei Iklim Usaha dilaksanakan setiap dua tahun dengan responden berasal dari
kalangan dunia usaha, diorganisasikan secara bersama-sama oleh Harian Suara Merdeka, Kantor
Bank Indonesia Semarang, BAPPEDA (Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa
Tengah dan Lembaga Kerjasama Teknis GTZ melalui Program LRED (Local and Regional Economic
Development) atau Program Pengembangan Ekonomi Daerah dan Wilayah.
Tujuan Survei
Survei ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: (a) menyediakan data monitoring
tentang perubahan iklim investasi dan bisnis Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, (b) menyediakan
data tentang kinerja pemerintah maupun swasta dalam upaya meningkatkan daya saing
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, (c) memberikan stimulasi kompetisi yang sehat antar
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dan (d) memberikan penghargaan terhadap upaya pemerintah
daerah dalam memperbaiki situasi iklim bisnis dan investasi.
Penyelenggara Survei
Penyelenggaraan survei ini dikawal oleh Tim Pengarah (Steering Committee) yang diketuai
oleh Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah dengan anggota Harian Suara Merdeka, Kantor Bank
Indonesia Semarang, BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Kerjasama Teknis GTZ,
sedangkan Tim Pelaksana (Organizing Committee) ditunjuk sebagai koordinator adalah Harian
Umum Suara Merdeka yang beranggotakan perwakilan dari Bappeda Jateng, BPMD, Kantor Bank
Indonesia Semarang, dan GTZ.
Metode Survei
Survei Daya Saing 2010 menggunakan pendekatan/metode proporsional (strata survei), di
mana total responden masing-masing kabupaten adalah sama rata atau proporsional di maisng
Kabupaten/Kota. Adapun total sampling survei adalah 2.100 responden mencakup 1.995responden dari dunia usaha (57 pengusaha per kabupaten/kota) dan 105 responden dari pejabat
pemerintah (3 pejabat pemerintah per kabupaten/kota). Untuk repsonden pengusaha meliputi
pengusaha mikro, kecil, menengah dan besar dengan klasifikasi UMKM mengacu kepada kriteria
BPS.
Survei lapangan dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2010 dengan metode wawancara
langsung antara surveyor terlatih dengan responden. Sumber data hasil survei diolah bersama-sama
dengan data statistik dengan menggunakan software khusus untuk menghitung indeks dan subindeks secara otomatis dalam skala 1 – 10.
Indikator penilaian keseluruhan daya saing daerah didasarkan pada 6 sub-indeks yang
terdiri dari sub-indeks Kinerja Ekonomi (6 indikator), Persepsi Iklim Usaha (8 indikator), Kinerja
Pemerintah (terdiri dari dua sub-sub indeks yakni sub-sub indeks Kapasitas Pemerintah dan
Upaya Pemerintah dengan total 15 indikator), Kinerja Investasi (9 indikator), Dinamika Bisnis
(5 indikator) dan Infrastrutur (5 indikator).
Hasil Survei
Dibanding dengan hasil Survei Iklim Usaha tahun 2007, maka hasil Survei Daya Saing 2010
menunjukkan hasil agregat yang sama, yakni tidak ada satupun daerah yang menembus skor
tertinggi (poin penuh, skala 10) maupun skor terendah (poin 1) untuk kategori daya saing
keseluruhan (overall). Semua Kabupaten/Kota berada pada Mid-High Performance (5.00 – 7.5) dan
Mid-Low Performance (2.5 – 4.59).
Kinerja terbaik secara keseluruhan (overall indeks) di raih oleh Kota Magelang dengan
skor 6.08. Pada tahun 2007, Kota Magelang telah masuk dalam urutan ke-dua sebagai daerah
yang memiliki daya saing terbaik secara keseluruhan yang didongkrak oleh katergori Infrastruktur
dan Kapasitas Pemerintah. Di Survei Daya Saing 2010 kinerja terbaik Kota Magelang secara
keseluruhan ditopang oleh tiga kategori sub indeks sekaligus yakni Persepsi Iklim Usaha, Kinerja
Pemerintah dan Infrastruktur. Kemudian disusul oleh Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kudus,
Kabupaten Purbalingga dan Kota Surakarta.
Untuk Sub-indeks Kinerja Ekonomi, skor tertinggi diperoleh Kabupaten Kudus (6.81) yang
diikuti oleh Kabupaten Sragen, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten
Blora. Kinerja ekonomi Kab. Kudus yang tinggi tersebut disebabkan oleh skor terbaik pada PDRB
perkapita, tingkat penyaluran kredit, rata-rata nilai NPL terendah se-Jawa Tengah.
Skor tertinggi sub-indeks Persepsi Dunia Usaha terhadap Iklim Bisnis diraih oleh Kota
Magelang dengan skor 9.02 yang diikuti oleh Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo,
Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap. Keberhasilan Kota Magelang meraih penilaian
berdasarkan kategori sub-indeks ini adalah karena pencapaian dengan skor terbaik (poin 10) terkait
dengan hasil persepsi dunia usaha yang positif baik terhadap iklim bisnis saat ini dibanding dengan
2 tahun yang lalu, prospek bisnis 2 tahun yang akan datang, persepsi positif dunia usaha terhadap
konsistensi aparat di Kota Magelang maupun penilaian dunia usaha terhadap perubahan iklim
bisnis secara keseluruhan.
Untuk parameter Kinerja Pemerintah yang memiliki total 15 indikator yang terbagi dalam
sub-sub indeks Kapasitas Pemerintah dan sub-sub indeks Upaya Pemerintah, juga diperoleh Kota
Magelang. Hal ini disebabkan oleh penilaian yang positif terhadap akumulasi indikator dalam subsub indeks Kapasitas Pemerintah, 2 dari 5 total indikator sub-sub indkes Kapasitas Pemerintahtelah menembus skor terbaik yang menembus skor terbaik (poin 10) untuk Alokasi Total Anggaran
per Kapita 2009 dan Alokasi Anggaran Pembangunan (Anggaran Belanja Langsung) per Kapita
2009. Jika dibandingkan dengan hasil 2007, dua faktor tersebut senantiasa menjadi pendongkrak
keberhasilan Kota Magelang dalam hal Kapasitas Pemerintah. Artinya Kota Magelang senantiasa
memelihara rekomendasi yang baik untuk terus dilaksanakan dari tahun ke tahun. Untuk
parameter sub-sub indeks Upaya Pemerintah, keunggulan Kota Magelang terletak pada Upaya
Pemerintah yang juga diakui oleh dunia usaha dalam hal penyediaan informasi profil investasi yang
aktual dan kualitas program-program pemerintah dalam mendukung promosi investasi yang baik
meskipun dengan alokasi anggaran yang terbatas, kualitas kinerja OSS yang baik meskipun jumlah
perusahaan yang menggunakan fasilitas OSS hingga saat ini masih sangat rendah dibanding
dengan total populasi responden, kualitas fasilitas/sarana pendukung investasi yang baik, meskipun
jumlah regulasi yang dianggap pro bisnis dalam 2 tahun masih relatif rendah. Daerah yang
mengikuti jejak Kota Magelang dalam penilaian sub parameter ini adalah Kabupaten Purbalingga,
Kota Surakarta, Kota Tegal dan Kota Pekalongan.
Sementara itu, Kabupaten Banyumas menjadi daerah yang memiliki performa terbaik bagi
sub indeks Kinerja Investasi dengan total skor 5.10. Agregat penilaian berdasarkan opini dari
responden Pemerintah dan Pengusaha yang diikuti oleh Kabupaten Kudus, Kota Salatiga,
Kabupaten Semarang dan Kota Semarang. Kelebihan yang ditunjukkan oleh Kabupaten Banyumas
dalam kriteria sub indeks ini dikarenakan oleh skor yang fantastis dalam hal rata-rata nilai investasi
perusahaan yang berinvestasi pada tahun 2009 maupun yang berencana berinvestasi dalam satu
tahun ke depan. Posisi kedua dari sub-indeks investasi dipegang secara berturut-turut oleh
Kabupaten Kudus, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kota Semarang.
Kriteria sub-indeks Dinamika Bisnis tertinggi diraih oleh Kabupaten Wonosobo dengan
skor 7.52 yang diikuti oleh Kabupaten Banyumas, Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali dan
Kabupaten Jepara. Dibanding dengan hasil 2007, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banyumas
menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sementara Kota Salatiga, Kabupaten Jepara dan
Boyolali dari hasil 2007 ke hasil 2010 hanya terjadi peningkatan dalam skor rata-rata, sehingga
menyebabkan Kota Salatiga, Kabupaten Jepara dan Boyolali tersalip oleh Kabupaten Wonosobo
dan Banyumas.
Harapan lebih lanjut dari survei ini adalah stakeholder di Jawa Tengah, terutama
Pemerintah Kabupaten/Kota akan memanfaatkan hasil survei sebagai instrumen (dokumen
masukan) dalam dialog kebijakan, serta menggunakannya sebagai landasan untuk penyusunan dan
penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah,
dalam meningkatkan daya saing daerahnya. Selain itu, diharapkan dapat mendorong tumbuhnya
tradisi kegiatan survei lainnya guna peningkatan kinerja ekonomi daerah.
Keterangan:
Beberapa Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti hasil survei ini melalui “diagnotic workshop” dengan Tim SDS 2010,
antara lain Kab. Rembang, Kab. Temanggung, Kab. Magelang, dan Kab. Purworejo. Beberapa Kabupaten/Kota lainnya akan menyusul kemudian, dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s