HAM PONDASI KARAKTER BANGSA

Di negeri ini, seperti Kasus Mesuji;lampung, kasus Bima;NTT, Kasus papua, setidak-tidaknya mewakili, kita mudah sekali dipertontonkan kenyataan mengerikan bahwa manusia adalah makhluk yang mampu melakukan kekejaman, sekaligus rentan menjadi korban kekejaman. Padahal baru saja berselang, bulan Desember,  setiap tanggal  10 Desember setiap bangsa memperingati Hari Hak Azasi manusia, tak kecuali kita. Perhatian akan HAM adalah wujud atas perhormatan atas kemanusiaan. Intensi atas kemanusian itu sendiri juga merupakan penghormatan atas diakuinya Hak berbangsa dan berbangsa, yakni Hak kemerdekaan Indonesia dari segala bentuk penjajahan, adanya NKRI. Seharusnya bagi kita pengalaman menegara itu menjadi arus utama pondasi peradaban HAM. Pengabaian akan hal ini seolah-olah hidup berbangsa, bermasyarakat mengabaikan upaya memperkokoh pondasi karakter akhlak bangsa.

Kata pendiri bangsa, Bung Karno “Mankind is one” ;kemanusiaan adalah satu alias sama, merdeka dan sederajat.  Pada dasarnya pijakan akan HAM adalah kebebasan. Kebebasan yang pertama disebut kebebasan dasar, yang kedua dinamakan kebebasan yang besifat sosial. Berpikir, berkeyakinan dan beragama adalah tiga tiga dasar yang bersifat mutlak karena tak dapat ditangguhkan dalam keadaan apapun, sedangkan kebebasan sosial yang berhubungan menjalankan kegiatan dengan orang lain dapat disesuaikan dengan syarat suatu kondisi dalam negara yang bersangkutan.

Dalam lingkup HAM, terdapat perjanjian internasional yang mengikat (konvenan) tiap negara yang kemudian menjadi dua dokumen  yakni kovenan hak Sipil dan Politik;ditetapkan 16 desember 1966, dan Hak Ekonomi,sosial dan Budaya. Penerimaan atas konvenan internasional itu, ketika setiap negara berkelakuan buruk atas HAM bukan saja menjadi sorotan, bahkan juga menjadi sangsi moral dan tekanan dari komunitas international. Sebaliknya, mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM akan mendapat solidaritas. Dua konvenan tersebut tercantum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ditandatangi Sejak 63 tahun yang lalu, pada tahun 1948 oleh PBB. kita sudah meratifikasi Kovenan hak sipil dan politik melaluia U.U No.12/2005, U.U No.39 tentang HAM, UUD 1945 amandemen IV Ps.28 dan 29. Prinsip prinsip HAM saat ini menjadi sumber landasan pokok mencapai masyarakat demokratis. Pasalnya menjadi kecenderungan mengaitkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara maupun kebijakan pemerintah dengan kondisi hak asasi manusia.

Dalam Hak Sipil dan Politik, kita sudah lebih maju, dengan tumbuhnya demokrasi walaupun di sana sini masih terdapat pengabaian hak politis warga. Dalam hak hak-hak ekonomi, sosial dan budaya kita sangat tertinggal, mewakili hak ini adalah kesenjangan sosial dan kasus-kasus yang disebut diatas timbul pada persoalan pokok ekonomi pertanahan.

Pengimplementasian norma HAM bukan saja kita menjadi bagian sama sederajat dengan dunia internasional , hal ini juga memaknai hadirnya pondasi sistem demokrasi sebagai sistem berbangsa dan bernegara modern saat ini, yang dapat dinikmati semua warga. Sangat jelas yang diajarkan HAM adalah cinta sesama dan solidaritas. Akhirnya, dengan begitu,  dapat bermanfaat menjadi pondasi berbangsa dan bermasyarakat karena karena nila-nilai hendak memuliakan manusia .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s