TINGKAT PARTISIPASI PEMILU MASYARKAT CILACAP PROSENTASENYA SEMAKIN MENURUN,

Di tahun 2007 pada pemilu Bupati dan wakil, tingkat partisipasi prosentasenya mencapai 68,5%, berikutnya  tahun 2008 pada pemilu Gubernur dan wakil, tingkat prosentasenya menurun jadi 58 %, lalu di tahun 2009 pada pemilu Legislatif dan Presiden/wapres prosentasenya menurun lagi di posisi 56 %, di kutip dari makalah Pemilu dan Demokrasi yang dikeluarkan oleh Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Cilkacap, dalam Rakor Hukum 2011, yang diselenggarakan Bagian Hukum Setda, dengan tema Pemahaman Hukum dalam Mensikapi Pemilukada Cilacap (20/12/2011). Dalam acara itu juga di sampaikan makalah wakil dari KPU dan Panwas. Melalui makalahnya, disampaikan pencalonan Pasangan calon (paslon) peserta pemilukada diusulkan oleh Parpol atau gabungan parpol dan pasangan perseorangan yang di dukung oleh sejumlah orang. Sedangkan parpol atau gabungan parpol daftar mendaftarkan memenuhi persyratan 15 % dari jumlah kursi DPRD atau 15 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD. Untuk bakal paslon perseorangan jika memenuhi syarat dukungan sekurang-kurangnya 3% bagi kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa dan jumlah dukungan tersebar di lebih 50 %  jumlah kecamatan yang ada, disertai dengan foto copy KTP.

Dalam hal penetapan pasangan calon terpilih, ditetapkan yang memperoleh suara lebih dari 50 % jumlah suara sah, jika tidak terpenuhi, paslon yang memperoleh suara lebih dari 30% ditetapkan sebagai paslon terpilih.  Apabila ketentuan itu juga tidak terpenuhi  atau tidak ada yang mencapai 30 %, maka dilakukan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan kedua.

Dalam acara itu, peserta rakor hukum lebih cenderung mengemukakan persoalan pelanggaran pemilukada. Di jelaskan dalam salah satu makalah, terdapat 3 jenis klasifikasi pelanggaran antara lain : Pertama  Pelanggaran administrasi, kedua pelanggaran Pidana dan terakhir pelanggaran kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dalam hal pertama pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No.12 tahun 2008, terlapornya penyelenggara pemilu, pasalangan calon dan Tim Kampanye. Kemudian dalam Pelanggaran Pidana adalah pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No.12 tahun 2008 , ini ada sanksi Pidana pemilukada Pasal 115 UU no. 12 tahun 2008, Pasal 116,117, 118 dan Pasal 119 UU No. 32 tahun 2004. Lalu untuk pelanggaran kode etik lebih mewajibkan kepada penyelengara pemilu dan panwas supaya taat berpedoman pada janji tugas dan peraturan menjaga prinsip-prinsip moral  dan etika.

Walaupun pilkada sendiri masih cukup lama, dalam praktek keseharian sudah menampakkan greget saling mengkampanyekan, terliat dari maraknya simbol atribut bakal calon peserta pemilukada terpampang dimuka umum, hal ini juga di singgung oleh peserta rakor, apakah hal itu sudah dikategorikan masuk tahapan kampanye, itu merupakan pelanggaran.

Kondisi yang diharapkan dari Rakor hukum tersebut adalah salah satu upaya meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilukada 2012 dapat mencapai 90 %  pemilih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s