Parkir di Cilacap bisa di Kelola Pihak Ketiga,

Rendahnya hasil target penerimaan PAD Restribusi parkir Pemerintah Kabupaten Cilacap menjadi sorotan berbagai pihak. Hal ini dipandang karena luasnya geografis tidak sebanding dengan potensinya. Pihak  DPRD pun sedang membahas Rencana Peraturan Daerah (Raperda) parkir karena disesuaikan dengan  Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Selama ini kebijakan perparkiran, kewenangan terpisah di beberapa bagian, wilayah parkir bagian tepi jalan umum, lalu ada parkir khusus untuk wilayah bagian pasar dan bagian pariwisata, dan parkir di wilayah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dikelola RSUD. Pasalnya, target penerimaan parkir ditepi jalan umum, untuk  tahun 2011 hanya sebesar Rp. 300 juta, dianggap terlalu rendah.

Menurut pihak Dinas Perhubungan komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo), melalui Kepala Dinas, Drs. Diansetiabudi, perparkiran saat ini sedang dibahas, menyangkut kelola perparkiran pembahasan tidak mudah, menyangkut manusia, karena tempat parkir di tepi jalan umum munculnya di awali dari lingkungan, dimana lingkungan yang mulai terdapat adanya parkir, lalu dari lingkungan setempat muncul pihak orang yang mengelola, pihak orang pertama inilah yang kontinyu kelola (jawa : trukah) parkir menjadi tempat parkir berkembang menjadi ramai. “inilah selanjutnya  melihat adanya potensi parkir, dinas Dishukominfo dengan berbagai pendekatan memanggil orang tersebut, ke pihak pertama tersebut baru dijelaskan tentang adanya aturan tempat parkir, harus bersedia berbagi restribusi ke pemerintah, itupun selama ini pihak dishub belum bisa merawat tukang parkirnya.” begitu terangnya.

Selanjutnya diungkapkan dalam pembahasan Raperda perparkiran ada masuk klausul bisa di pihak ketiga kan, “bila nanti ada pihak ketiga yang mau mengelola parkir silahkan, dapat bekerja sama dengan Dishub,” begitu jelasnya.

Sementara itu, secara terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mengelola Perparkiran pada Dishubkominfo, Priyanto SH, potensi parkir seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dimanapun ada pertumbuhan, ada kenaikan-kenaikan target  semaksimal mungkin. “belum tentu wilayah luas, potensinya parkirnya besar, boleh dicek dilapangan,” katanya

Djelaskan, selama ini untuk melayani parkir fasilitator kurang, tidak ada anggaran monitoring, jadinya pengendalian dilapangan hanya berupa semangat saja. Hal pembinaan pun sifatnya selektif, hanya ketika terhadap tukang parkir di rundung masalah baru dipanggil kekantor, dilakukan pembinaan. selanjutnya, dalam soal menangani parkirpun terdapat tempat-tempat parkir ada kewenangan di pihak lain. Mestinya satu pintu, UPT Cilacap hanya menangani dipinggir jalan, yang lain ada pada Deperindagkop untuk parkir dipasar, tempat wisata pada Dinas Pariwisata, parkir di rumah sakit di kelola RSUD. ” Di solo melalui UPT perparkiran satu pintu, diterapkan pajak progresif, penerimaan PAD dari restribusi parkir mencapai 2 Milyard, dengan didukung sepeda motor sebanyak 161 unit, di Kabupaten Tulungagung PAD parkir mencapai Rp. 5 M, kita di Cilacap kendaraan roda dua hanya punya 2 unit plus satu untuk di kecamatan majenang.” begitu terangnya.

Ditambahkan, tidak bisa mengelelola parkir seperti perusahaan, harus melalui pendekatan kultural manusia, jangan disamakan dengan Kabupaten lain soal pendapatan saja. Di kecamatan, kita tidak ada petugas parkir, setoran saja hanya Rp. 3000,- sampai Rp. 5000 ,-/hari,  untuk seragam parkir susah dapatnya, marka rambu tidak ada, ” kalau begini ketertiban bagaimana mengaturnya, ” imbuhnya.

Dari sisi sosial-ekonomi petugas parkir, tidak bisa disamakan dengan pegawai, ikatan lemah, sanksi lemah, tidak mudah pecat petugas parkir, yang dilapangan sudah kepanasan dan apalagi kalau musim hujan parkir sepi. Belum menangani petugas parkir dari berbagai latar belakang, bentuknya kemitraan. Perlu diperhatikan anggaran operasional, di lapangan belum tentu kondusif, jangan lihat satu sisi, orientasi pendapatan.

Dalam soal perparkiran, sebenarnya UPT dengan DPRD beberapa kali studi banding, mestinya dari hasil tersebut untuk menyusun kebijakan, tapi dilihat sampai dengan sekarang tidak ada pembahasan perubahan. Di Undang-undang soal perparkiran bentuknya pelayanan, tidak dipaksakan. Kalau di kelola satu pintu pendapatannya lumayan sejajar dengan kabupaten lain.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s