DPRD Cilacap setuju APBD Perubahan 2011(APBD-P) ditetapkan ,

Dan Pandangan Fraksi Partai .

Penetapan APBD-P dilakukan pada hari Jum’at malam (30/9/2011) di ruang paripurna DPRD Cilacap, di dahului sebelumnya dari masing-masing fraksi partai politik, memberi pandangan pendapat akhir, menyatakan pendapat setuju penetapan terhadap APBD-P 2011. Menurut keterangan Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap, Drs. Muslich S.sos, proses menyusun anggaran berdasarkan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka harus tahu Renja SKPD. Menurutnya, APBD merupakan gambaran kemana anggaran yang akan dialokasikan. Dilakukan perubahan APBD karena adanya SILPA, sehingga perlu digunakan perubahan APBD definitif. Jadi perubahan APBD bisa dilakukan maupun tidak. Karena ada pula anggaran yang tidak bisa dipredikasi sejak awal , seperti bencana alam dan ada yang bisa di prediksi sejak awal . Demikian jelasnya pada suatu kesempatan.

Dari data yang ada, dari laporan pertanggungan jawab APBD 2010, dana SILPA yang bisa digunakan untuk APBD Perubahan tahun 2011 sebesar Rp. 106.501.796.946,77. Dari anggaran APBDP 2011 tersebut di setujui salah satunya untuk membelikan sepeda motor Kepala Desa (Kades), se Kabupaten Cilacap, dari berbagai keterangan anggota DPRD adalah untuk operasional dan meningkatkan kinerja Kades. Sedangkan jumlah desa minus kelurahan diKabupaten Cilacap terdapat 269 desa, bila dikalikan harga motor minimal Rp. 9,5 juta  sudah berapa yang terpakai pembiayaan tersebut. Sedangkan pembiayaan untuk infrastruktur hanya Rp. 13 M, dibagi untuk perbaikan jalan Rp. 8 M dan Rp. 5 M untuk sapras pedesaan, dana cadangan pilkada Rp. 8 M dan lainnya untuk rutin operasional PNS. Menurut keterangan anggota DPRD untuk SKPD sektor Kesejahteraan Rakyat di pangkas habis.

Sebagai penjelasan secara rinci dari APBD P 2011 sebagai berikut ; Pertama (1). Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp.1.610.106.238.000,- terdiri (1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula Rp. 160.777.098.000,-direncanakan bertambah menjadi Rp.175.758.884.000,- atau naik sebesar 9,32 %. Kedua (2) Belanja Daerah setelah perubahan direncanakan Rp. 1.751.202.584.000,- atau naik 29,25 %, terdiri dari Belanja Langsung (Pembangunan) sebesar Rp. 667.681.026.000,- dan Belanja tidak langsung (Rutin PNS) sebesar Rp.1.083.521.558.000,-. dan ketiga (3) Pembiayaan Daerah dianggarkan untuk penyertaan modal  pada BPD jateng, Perusda dan Pembentukan Dana Cadangan Pilkada.

Sedangkan pandangan fraksi Partai Golkar terhadap penetapan APBDP dikatakan peningkatan APBD tahun 2011, dilihat dari sumbernya, bahwa dana perimbangan sangat kecil peningkatannya yaitu hanya 0,37 %, menunjukkan sinyal bahwa daerah dituntut untuk lebih meningkatkan potensinya sumber pendapatannya. Dari penyebaran  anggaran terlihat bahwa sector pemberdayaan masyarakat dan pertanian relatif sangat kecil, bahkan Cilacap sebagai daerah minapolitan, untuk Dinas terkait belum mendapat anggaran yang relevan, padahal program tersebut mampu menyerap dana dari pusat 6 Milyard untuk usaha perikanan pedesaan dan 4 unit kapal untul nelayan dan pembangunan unit SPBN. Fraksi partai Golkar mengharapkan Deposito sebesar 53 M agar lebih diberdayakan agar mempunyai nilai sumber pendapatan produktif. Demikian penjelasannya. Sedangkan Dari Fraksi PDIP dalam pandangannya menyikapi terkait tanah sepanjang pantai sebagai kawasan pertahanan dalam hal pemanfaatannya agar dapat lebih intensif di koordinasikan dengan pihak Kodam IV/ diponegoro untuk kepentingan produktif ekonomi kerakyatan di kabupaten Cilacap. Dari Fraksi partai PAN menyikapi dengan disyahkan Perda Tata Ruang berharap Perda harus benar-benar dapat dilaksanakan, agar kesan Perda hanya berlaku di perkotaan diawali sosialisasikan kepada seluruh jajaran dan lapisan masyarakat.  Sedangkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyesalkan kurangnya kepedulian pemerintah terhadap koperasi dan UKM yang menganggarkan dalam perubahan ini Rp. 50 juta saja, belum lagi tidak adanya perlindungan terhadap pasar tradisional, yang terus terdesak pasar modern agen kapitalisme. Dan juga menyesalkan besarnya anggaran rutin yang tentu berimbas tersedotnya dana pembangunan.  Demikian harapan pandangan fraksi Partai di DPRD Cilacap

Bagi Pemerintahan Daerah anggaran merupakan salah satu dokumen politik sebagai komitmen antara eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik, untuk melaksanakan belanja dan pendapatan pada tahun fiskal berjalan. DPRD salah satu fungsinya di bidang pengganggaran yang diwujudkan dengan menyusun dan menetapkan APBD bersama-sama Pemerintah Daerah, memegang peranan amat penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebagai kebijakan fiskal, APBD memiliki fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran, mengurangi pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian, fungsi distribusi diarahkan agar dapat mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal dan fungsi stabilisasi merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Dari catatan tersebut, sudahkah APBD-P 2011 memenuhi persyaratan alokasi skala prioritas yang ditetapkan, memperhatikan keadilan dan kepatutan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s