KORUPSI APBD

Potensi Korupsi dalam Penyusunan dan Pengesahan Anggaran Daerah.

Persoalan tersebut perlu diajukan terkait posisi dimana rakyat dalam proses politik dan relasi kekuasaan yang terkait anggaran ?. Anggaran, selama ini, adalah bidang terlalu gelap bagi masyarakat kebanyakan, mitos yang dipelihara, anggaran adalah persoalan elit, mitos ini dipelihara para politisi salon, anti rakyat, para teknokrat dan akademisi turut membenarkan melalui praktik kebijakan politik pembangunan dan keuangan.

Mitos tersebut pada dasarnya mengabaikan satu kenyatan penting bahwa ” negara …begitu bunyinya, membentuk pemerintahan republik indonesia untuk membangun kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dll, pada prinsipnya negara dibentuk oleh rakyat atau berdasar kedaulatan rakyat dan selain itu, dalam praktiknya anggaran tidak datang dari langit melainkan datang dari sumber-sumber yang dimiliki rakyat sendiri; melalui pajak dan restribusi.

Negara, dalam hal ini adalah sesuatu yang bekerja atas kepercayaan dan kepentingan rakyat. Artinya, ada mandat yang harus dipertanggung jawabkan oleh pemerintah sebagai pengelola negara kepada masyarakat, atas penerimaan dan penggunaannya pajak dan restribusi untuk membiayai seluruh anggaran.

Bagi pemerintah, anggaran adalah instrumen terpenting dalam kebijakan ekonomi yang lebih jelas mencerminkan prioritas kebijakan daripada dokumen-dokemen lainnya. dengan kata lain anggaran menerjemahkan kebijakan, komitmen-komitmen politik dan prioritas dalam memutuskan kemana uang harus dibelanjakan dan dari mana mesti dikumpulkan.

Dampak anggaran juga pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, tidak jarang, kalangan tertentu terpinggirkan-tanpa sumber daya ekonomi dan kemampuan mempengaruhi kebijakan politik pemerintah-berkepentingan dengan anggaran, – dari bekerjanya anggaran memungkinkan mereka mendapat penghasilan  dan jaminan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan.

Angaran berjalan tidak di ruang kosong pencatatan angka-angka. Dengan demikian anggaran -dalam setiap tahap-tahapnya-tidak pernah lepas dari konteks relasi politik. Sebagai produk politik, anggaran merefleksikan hubungan antar akor kebijakan yang berkepentingan terhadap alokasi sumberdaya. Relasi kekuasaan tersebut berpengaruh terhadap bentuk kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah dan konsekuensinya. Relasi politik dan produk yang dilahirkan tidak selamamya berhubungan dengan seberapa jauh kepentingan masyarakat terakomodasi dalam anggaran. Bahkan, dalam seperti situasi sekarang, relasi politik dalam anggaran cenderung menjauh dari kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengambil posisi dan bersikap terhadap setiap kebijakan anggaran. sikap semacam ini bisa dibangun jika masyarakat tidak semata-mata menerima apa saja dari pemerintah melainkan menempatkan setiap kebijakan anggaran dalam kerangka kepentingan rakyat yang lebih luas, dengan cara ini, masyarakat akan mendapatkan sudut pandang yang berbeda di banding pemerintah maupun para politikus yang ada di lembaga-lembaga perwakilan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s