DANA BOS / BOP DI KORUPSI ?

 PENDIDIKAN UNTUK SEMUA WARGA NEGARA TERGANGGU, BANGSA AKAN LENYAP.

Secara implisit, pendidikan dituangkan dalam UUD 1945 dan Kebijakan 20 % Anggaran APBN / APBD. Di maksud, Pendidikan menjadi sektor yang penting dan strategis. Karena itu, masyarakat perlu tahu penggunaan Dana BOS, terkait masih adanya pungutan disekolah. Di saat pemerintah mencanangkan  wajib belajar sembilan tahun (wajar 9 th) mulai jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Hal ini, soal masih adanya pungutan, akan membawa konsekuensi dalam layanan pendidikan. Karena masih banyak anak yang tidak mendapat akses dalam pendidikan dan putus sekolah. Sampai saat ini penyebab putus sekolah beragam, tetapi mayoritas karena kesulitan ekonomi. Alasan ekonomi pula yang kerap melatar belakangi keputusan orang tua untuk tidak menyekolahkan anak.

Pungutan yang dilakukan sekolah terutama saat penerimaan murid baru, kerap di keluhkan masyarakat. Jenis pungutan terindetifikasi antara lain : untuk seragam, buku, atau lembar siswa (LKS), administrasi pendaftaran, pembangunan gedung, bea kenaikan/kelulusan siswa , dan SPP.

Sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan  Informasi Publik (KIP); semua dana Publik (dana Negara/APBN/APBD) wajib di umumkan. Berdasar hal itu ICW melaporkan masalah masih terdapatnya pungutan sekolah kepada Komisi Informasi Publik (KIP); kemudian keluar putusan No. 006/VII/KIP-PS_M-A/2010, yang menyatakan, keputusan informasi pusat untuk membuka detail informasi penggunaan dana bantuan operasional pendidikan memiliki kekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan.

Informasi detail yang seharusnya bisa diakses publik antara lain rencana dan realisasi anggaran BOS, neraca keuangan (laporan seperti jurnal), laporan arus kas sesuai standar akuntasi yang berlaku, dan daftar aset serta inventarissasi sekolah. sudah semestinya keputusan ini bisa menjadi yurispudensi kasus – kasus yang sama di kota kabupaten lainnya.

Khususnya sekolah negeri, dari guru sampai bangunan gedung di biayai negara, sudah selayaknya negara /pemerintah daerah aktif mengendalikan dan mengatur, menindak tegas terkait adanya pungutan, apapun bentuknya. Dengan demikian, .Negara…ikut mencerdaskan bangsa, yang dimaksud dalam konstitusi, benar-benar bermakna hidup dimasyarakat.  Konstitusi pun jelas, pendidikan tak bisa begitu saja di serahkan pada mekanisme pasar, sebagaimana kredo liberalisme; orang memilih sendiri kemampuannya. Kiranya, mencerdaskan bangsa tak perlu muluk-muluk slogan sekolah RSBI kalau proses pembelajaran sebagai inti pendidikan terstruktur sama saja tidak terjamin kualitasnya.

Kabupaten Cilacap Jawa tengah, dengan kabupaten terluas, dianggap mewakili situasi pendidikan, jumlah penduduk 1,7 juta jiwa lebih dengan geografis yang variatif. Jumlah siswanya kurang lebih 320 ribu anak usia sekolah, suatu jumlah sangat banyak. Unit sekolah yang dipunyai,  untuk tingkat SD 1.033 dengan 1.033 siswa, tingkat SMP 189 dengan 79,477 siswa dan SMA 48 buah dengan siswa 18.2, meliputi negeri dan swasta, belum termasuk TK/RA, MI, SDLB, MTs, SMPLB, MA,SMK. Dalam mewujudkan Tata kelola yang mendasari UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan, DPRD kabupaten cilacap sudah membuat Peraturan Daerah (PERDA) N0. 3 tahun 2008 tentang pendidikan yang bebas KKN dan   Peraturan Bupati (Perbub) sebaga pelaksanaan dari perda dimaksud. adapun  isinya menyangkut :

a. Standart Penyususnan minimal Satuan Pendidikan Negeri, mengacu pada SPM nasional

b. Pedoman penyusunan dan Penetapan RAPBS (renc. Anggaran dan Pendapatan Sekolah), meliputi :

1.  APBS :  untuk mengatur  Pengelolaan kurikulum,  Pengelolaan KBM, Pelaksanaan Pendidikan, Kesiswaan /    Ekstrakurikuler.

Sumber dana :  – APBN,   – APBD,   dan -Sumbangan Masyarakat yang tidak mengikat / bukan orang tua siswa

2. Kewajiban Pengelola Satuan pendidikan : – Setiap sekolah wajib mempublikasikan dan menginformasikan,    – Mengoptimalkan penggunaannya ,   – Dana sumber APBN dan APBD agar dipisahkan didalam pembukuannya

3. Batasan sumbangan rutin bulanan sekolah tidak melebihi standar nasional sebesar :

  SD : Rp. 1.300.000/ th ,  SMP : Rp.  1.900.000 /th , SMA   : Rp. 2.800.000 /th ,   SMK  : Rp. 3.600.000 /th

4.  Penggunaan BOS sesuai aturan Direktorat Jendral DepDikNas R.I

 5. Program kegiatan :

Sekalipun tata kelola pendidikan sudah dilengkapi  aturan-aturan ketat dan ini hal baik, namun alangkah lebih faktual tidak hanya diatas kertas, menyadari penting dan strategisnya sumberdaya manusia indonesia ditentukan hal ini, dalam pelaksanaan  amanat UU 1945 pasal 31 dan UU N0.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, disana menugaskan bahwa tanggung jawab pada pendidikan adalah pemerintah, orangtua dan masyarakat. Maka perlulah ada lembaga memverivikasi penggunaan dana BOS faktualnya. Sekiranya komite Sekolah yang selama ini dalam bidang perlindungan siswa belum berbunyi, bila mampu melindungi anak bangsa akan juga baik .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s