DPRD Cilacap. Tanggal 27 Juli 2011 Rapat Paripurna Pelantikan Wakil Bupati Cilacap.

Pelantikan Wabub Tofik Nur Hidayat

                                                                     Rapat Paripurna DPRD Cilacap dalam rangka Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Bupati  Masa bakti 2011 –  2012.  Berdasarkan Keputusan Mendagri Gamawan Fauzi No. 132.33 /  509 / 2011, tanggal 7 Juli 2011, pelantikan oleh Gubernur Jateng Bibit Waluya atas nama  Presiden RI.

Terjawab sudah polemik tentang perlu tidaknya pengisian jabatan wabub. Satu sisi pendapat masyarakat yang mengatakan pengisian wabub yang waktunya pendek hanya akan penambahan biaya di saat pemda melakukan efisiensi dengan reorganisasi SOT di perdakan No. 12 tahun 2010 dan pendapat lain prinsip karena terbuka kemungkinan pengisian wabub oleh Undang-undang.

Berdasarkan Undang -Undang 32 tahun 2004 tentang Pemda yang mengatur bila waktu kekosongan jabatan masih tersisa lebih dari 18 bulan maka dapat di isi jabatan Bupati dan Wabub, diatur pula pengisian jabatan lowong oleh partai pengusung pemenang pilkada; dari hal tersebut beberapa waktu sebelumnya wabub Tato Suwarto Pamuji di lantik menjadi Bupati Cilacap mengisi kekosongan jabatan Bupati Probo Yulastoro berhentikan karena sedang bermasalah hukum dengan keputusan Mendagri No.131.33.948 tahun 2010.   Pelantikan Wabub  Taufik Nur Hidayat ini meneruskan sisa masa bakti jabatan wabub.

Dengan sisa masa bakti yang ada, bisa jadi ada berbagai pertanyaan belum terjawab bagaimana konsep sinergisitas dalam membangun Kabupaten Cilacap, apa nantinya ada pembagian kerja. Dalam soal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didasarkan pada pokok UU No.32 tahun 2004 tentang Pemda, yang kemudian dijabarkan dalam RPJMD Kab. cilacap tahun 2008 – 2012, Sedangkan Bupati Tato SP sudah mencanangkan Bangga Mbangun Desa di anggap sebagai akselerasi Cilacap bercahaya, namun soal inipun ada pendapat pandangan berbeda dari beberapa fraksi di DPRD Cilacap kecuali fraksi PDIP,  bahwa konsep Bupati Tato seperti ada mandat baru, kalangan fraksi mendasarkan Visi pembangunan Cilacap sudah tertuang dalam Renstrada, yaitu terwujudnya masyarakat Cilacap yang sejahtera, maju, mandiri, berdaya saing, memiliki solidaritas tinggi dalam suatu pemerintahan yang adil,demokratis,bersih, bertanggung jawab, serta Cilacap sebagai pusat pembangunan Jawa Tengah bagian selatan melalui pemanfaatan secara optimal segenap sumber daya yang ada dengan memperhatikan keserasian dan kelestarian. Demikianpun Visi dituangkan dalam RPJMD Transisi Kabupaten cilacap tahun 2008-2012 adalah “Terciptanya Pemerintah yang tangguh, terpercaya dan mandiri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat “.  Menurut beberapa Fraksi DPRD Cilacap Visi dan misi Bupati terpilih pilkada masa itu tahun 2007 sudah di paripurnakan dan dalam RPJMD Kabupaten Cilacap tinggal di implementasikan saja.

Surat Edaran Mendagri No. 188. 32/421/SJ , tanggal 11 Februari 2011, perihal Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008. Menyatakan sebagai berikut :

1. Permendagri No. 54  Tahun 2010 di maksud, agar digunakan sebagai pedoman penyusunan, pengendalian dan evalusai rencana pembangunan, terdiri dari Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pemb. Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Renc. Pemb. Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dean Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

2. Sebagai pedoman SKPD menyusun Rencana strategis (Renstra) SKPD Dan Renja SKPD dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

3. Melalui sebagaimana diatur dalam Permendagri no 54 tahun 2010 diharapkan dapat diwujudkan sinergi pusat dan daerah,…… dalam upaya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Pelantikan; Sumpah Jabatan wakil bupati:

” Demi Alloh saya akan memenuhi kewajiban sebagai wakil Bupati Cilacap sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang R.I 1945, dan menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat serta Nusa dan Bangsa”.

Sedangkan peraturan pokok tentang Pemda, UU No. 32 Tahun 2004, dalam pasal 26 terdapat tujuh (7) tugas wakil Kepala daerah :

(a) dan (b). Membantu Kepala Daerah

(c) dan (d). Memantau dan pengevaluasi

(e). Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah

(f). Melaksanan tugas dan kewajiban pemerintah lainnya yang diberikan oleh Kepda.

(g). Melaksanakan tugas dan wewenang Kepda apabila kepala daerah berhalangan.

Bagi warga awam kebanyakan tidak penting benar soal jalur yang kan ditempuh, lain bagi yang sadar terhadap pemerintah sendiri dalam alam merdeka, demokratis. Sikap diambil  adalah memastikan bersama mematuhi segala peraturan yang ada, tujuan sama yakni yang penting dapat dirasakan buktinya, kita tunggu kerja DPRD selanjutnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s