DPRD Cilacap: Pembentuk Perda pada dasarnya DPRD

Pembentuk Peraturan daerah (Perda)

pada dasarnya DPRD

Hal itu diungkapkapkan staf Menkumham; Muhamin, dalam acara  rapat bersama teknik penyusunan Perda dengan Balegda DPRD Cilacap Senin ( 19/8/2011).  Dikatakan  dalam Undang-undang ( UU ) No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan, dalam pasal 7 ayat 1 secara jenis dan hierarki peraturan didaerah perda pada posisi paling bawah, secara substansi melihat diatasnya adalah (a.) UUD 1945, (b.) UU/ Peraturan Pemerintah Pengganti UU, (c.) Peraturan Pemerintah, (d.) Peraturan Presiden, (e.) Peraturan daerah (perda). Demikian dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemda dalam pasal 7 ayat 2. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi : (b) Perda Kabupaten dibuat oleh DPRD Kabupaten/ kota bersama Bupati/ walikota.

Ketika sesi tanya jawab; menjawab pertanyaan Sekretaris DPRD Cilacap; Murniyah, S.Pd, M.Pd, tentang berapa prosen Perda inisiatif dan aturannya alokasi ada alat  kelengkapannya dibiayai dan dulu pansus dibatasi waktu dua(2) bulan sekarang tidak dibatasi rasanya ada beban moral. Dikemukakan muhamin; tidak dibatasi berapa prosen DPRD boleh inisiatif Perda apapun kecuali Perda APBD. Mekanismenya membuat surat keputusan DPRD tentang membuat Perda diajukan ke eksekutif, prolegda lebih baik sebelum tahun pelaksanaan. menyinggung tentang naskah akademik yang perlu biaya cukup besar “tidak keharusan tetapi dalam penjelasan tetap harus ada, bisa diganti dengan studi banding maupun membuat naskah akademik sendiri” begitu ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s