Pariwisata Cilacap

Pariwisata Cilacap : Tikus mati di lumbungnya sendiri

Pariwisata Cilacap dilegalkan melalui perda no. 7 tahun 2008 tentang restribusi tempat rekreasi. Realisasi pendapatan dari sektor pariwisita tahun anggaran 2010 sebesar Rp 2.083.741.765,00 naik 104,82 % dari tahun 2009. Kontribusi pendapatan restribusi pariwisata  dari sembilan (9) jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga yakni: 1. telukpenyu, 2.benteng pendem, 3.Hutanpayau, 4.Gunung selok, 5.Air panas cipari, 6.Nusakambangan, 7. Widara payung dan wilayah timur, 8. Wisata bahari, 9. Gua Masigit selo. Menurut anggota komisi B DPRD Cilacap, Sutiyo SE “kalau kontribusi PAD berasal dari keuntungan perusda, pengelolan aset, investasi dan pariwisata berarti Pemkab Cilacap sudah mampu meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat”. Namun dari data kemendagri sampai saat ini kecendurungan yang ada hampir semua Kabupaten kontribusi PAD hanya menyumbang 10 % di APBD. Sedangkan PAD kab. Cilacap Tahun 2010 sebesar Rp. 149,709 miliar. Pemkab Cilacap masih mengandalkan penerimaan PAD yang dibayar dari pajak rakyat. Penerimaan PAD dari pajak daerah sebesar Rp.46,309 miliar.

Sektor pariwisata  akan berkembang memang diakui harus diawali dari pemihakan kebijakan Pemkab untuk pengalokasian anggaran. Sektor pariwisata berpotensi kontribusi ke PAD saat ini belum aktual,  karena dari sisi geografis Kab Cilacap yang terluas kawasan Jawa Tengah, dibagian selatan saja terdapat wilayah pantai dan deretan pegunungan dibagian utara dan sebagian tengah. Namun wilayah pantai terkendala status hak tanah sehingga investor enggan untuk berinvestasi hal ini disebabkan karena untuk perijinan menggunakan /mengelolal wilayah pantai perjanjiannya saat ini hanya 5 tahun dan walaupun prakteknya bisa diperpanjang, masih dipandang repot kepastian hukumnya. Menyikapi keadaan ini menurut  Kepala Dinas Pariwaisata Cilacap Drs Imam yudyanto “srateginya di dalam rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tetapkan saja wilayah pantai sebagai kawasan pariwisata, soal TNI yang kuasai silahkan, kan selama juga tidak dipakai”. Selama ini pemkab sudah menuntut hak kepemilikan status tanah tersebut. tetapi hal hal sulit sebab menurut teori negara memang wilayah pinggiran pantai sebagai wilayah pertahanan. Akan lebih baik bila tuntutan mengelola wilayah pantai tentang bagaimana perijinan bisa sampai 30 tahun, sehingga investor memungkinkan investasinya kembali. jadi tuntutannya Win-win solution begitu ujarnya.

Selaras dengan Bangga Mbangun Desa, makanya saat ini cetuskan kebijakan pariwisata mengembangkan ke wilayah barat, agar desa-desa ikut kelola, merasakan potensi pariwisata yang ada dan menghindari tikus mati dilumbung sendiri. Saat ini sudah dibentuk desa wisata di Widarapayung Karang Benda Kec. Binangun, kec.Cipari dan datar dayeuh luhur. Sedang yang akan dikembangkan dan sudah ada keterlibatan masyarakat melalui swadaya di daerah Cimendawai dayeuhluhur dan wilayah Majenang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s