“TKW di Hukum pancung di Arab Saudi”

“TKW Indonesia di Hukum Pancung di Arab Saudi”

Pahlawan devisa adalah sebutan selama ini dilekatkan pada tenaga kerja diluar negeri.  Namun hari-hari ini miris mendengar berita TKW asal Indonesia dihukum pancung diarab saudi karena didakwa membunuh majikan. sebelumnya kita sering mendengar fakta TKW Indonesia di perlakukan tidak manusiawi, seperti penyiksaan hingga pembunuhan.

Tersebutlah banyak pertanyaan; karena proses putusan hukuman menempuh waktu panjang kenapa pemerintah kita tidak melakukan pembelaan. Bukankan tujan kemerdekaan kita menegara adalah salah satunya untuk melindungi warga negaranya. Tanggung jawab pemerintahan tertinggi bukankah pada Presiden ? Lagi-lagi soal kualitas implementasi, karena sesungguhnya secara formil peraturan perundangan Perlindungan Tenaga Kerja kita sudah ada; bisa dibilang cukup lengkap mencakup enam portofolia kementrian ngurusi TKI / TKW. Hal ini termaktub dalam UU No.39/ 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri.

Pasal 6 menyebutkan bahwa pemerintah bertanggungjawab meningkatkan upaya perlindungan TKI diluar negeri.

Pasal 7 “dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut pemerintah berkewajiban ;(a) menjamin terpenuhinya hak-hakcalonTKI/TKW,baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatanTKI maupun yang berangkat cara mandiri;(b)mengawasi pelaksanaan penempatan calon  TKI;(c) membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan TKI diluar negeri; (d) melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal dinegara tujuan;(e) memeberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan,masa penempatan,dan masa purna penempatan .”

Dalam Pasal 77 hingga pasal 84 bahkan diatur  kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap TKI/TKW selama penempatannya diluar negeri melalui perwakilannya  dan perwakilan perusahaan swasta yang melaksanakan penempatan TKI/TKW di luar negeri.

Dalam UU No.39/ 2004 juga memberi mandat pembentukan lembaga BNP2TKI yang ikut urusi juga TKI / TKW …………………………………………………………………………….

menurutku kokk badan ini malah tumpang tindih dengan kementrian terkait cuma beban biaya negara aja nyatanya TKW  kita tetap di hukum Pancung.

bukan mengharap apa seharusnya , sekaranglah turun kejalan ………………..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s