Negara Pancasila VS Negara Islam

Ini bukan negara warisan   :                                                                                                                 

  DOA , DARAH DAN AIR MATA

Mencermati proses kelahiran Indonesia merdeka; tatkala para pendiri bangsa mencari dasar-dasar persetujuan bersama untuk sebuah tujuan negara, pada sidang BPUPKI (Dokuritsu Zunbi tsookai) 1 juni 1945 pendiri bangsa menyampaikan maksud dari pada indonesia merdeka adalah mencari persetujuan faham, bersama-sama mencari philosopische grondslag, mencari weltanchung; yang maksud ini semua setuju. Maksud negara bagaimanakah punya tujuan; apakah untuk hanya sebuah golongan; untuk hanya sebuah kaum agama, untuk etnis, untuk ras, ataukah untuk suku tertentu. Maksud hendak mendirikan negara adalah “Semua buat semua”, “satu buat semua”. dan “semua buat satu” . Yang baik untuk maksud tersebut pertama yakni Paham Kebangsaan. Dengan mengutip Ernest Renan bangsa adalah “kehendak untuk bersatu” dan segi geopolitik segi ilmu hubungan orang dan tempat; suatu segi yang dinamakan tanah tumpah-darah kita. Jangan mengira setiap negara merdeka adalah nationale staat. Indonesia Merdeka menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa; Prinsip kedua yakni internationalisme atau perikemanusiaan. Internationalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar didalam buminya Nasionalisme, Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya Internationalisme. Prinsip terbaik kuatnya negara Indonesia pada permusyawaratan, perwakilan; yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan didalam Badan Perwakilan Rakyat. Prinsip ketiga adalah prinsip mufakat atau Demokrasi. Prinsip demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial atau prinsip kesejahteraan sosial. Prinsip kelima yakni prinsip Ketuhanan yang berkebudayaan/ prinsip ketuhanan. Hanya Ir. Soekarno menyampaikan secara ekplisit dan termasuk nama Pancasila. Sekarang sudah final rumusan kolektif pendiri bangsa 18 agustus1945. Namun essensinya tetap sama. 

Rangkaian doa, darah dan air mata ; menapaki proses sejarah menuju problematik rumit kesepakatan bangsa. Adalah karakter pendiri bangsa benteng kokoh menjiwai dimata rakyat tempat berlindung. Kemiskinan dan siksaan fisik; dipenjara,digantung dan ditembak tidak gentar. Mereka berpikir, bersikap dan hidup sederhana dalam mimpi bersama menuju jembatan emas yakni kemerdekaan indonesia. Ir. Soekarno mempunyai cita-cita lebih besar dari dirinya sendiri; meletakkan hal-hal mendasar bagi kehidupan berbangsa, seperti ideologi (Pancasila), Geopolitik (selatan-selatan) dan Kemandirian (trisakti).                                   Namun kini lagi di era reformasi dan demokratisasi, disaat euforia ; semua bebas berpendapat; semua terlena atas nama demokrasi ada saja memicu munculnya radikalisme paham keagamaan walaupun akan turut merusak sendi-sendi demokratis.

Persoalan pokok yang memicu masih adanya perbedaan tafsir, yaitu pada proses konsep awal konsessus yaitu pada pada 22 Juni 1945 frase prinsip dasar  “Ketuhanan berdasarkan syariat islam ” ; atas berbagai pendapat usulan wewakili latar keindonesiaan (ind. timur) kepada Bung Hatta, kemudian atas usul Abi Kusno lalu disepakati bersama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemampuan menyepakati bersama dasar negara Pancasila mampu menjadi spirit dasar indikator perekat bangsa dan dinamika  berbangsa.  Sila Ketuhanan Yang maha Esa tidak menunjuk suatu agama tertentu namun lebih menegaskan masyarakat indonesia menyakini adanya Tuhan.

Menurut Mochtar Pabotinggi dengan sepaham dengan Hatta melihat besar potensi bahaya pelaksanaan paham keagamaan; diutarakan dalam enam nota atau argumen (tempo, 10 Agsts 2003) :

  1. Demokrasi terbentuk dan terlaksana dengan baik jika itu tegak diatas jenjang-jenjang  kontrak politik, mulai dari konstitusi hingga kejenjang terbawah. Setiap kontrak ini bisa dan mesti dibicarakan dan diperbaharui menurut prosedur yang adil dan benar dari waktu ke waktu. Dengan itulah keadilan, kemerdekaan, dan kesejahteraan pada suatu bangsa dan / atau nasion demokratis ditegakkan sebaliknya, kiprah tiap umat dalam agamanya masing2 sama sekali tidak terbentuk dan terlaksana atas dasar kontral-kontrak demikian. Rukun iman atau rukun islam, misalnya bukanlah hasil kontrak,melainkan sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh pemeluknya, sebab itu diyakini bersumber dari wahyu. Akidah dan rukun-rukun itu tak bisa diperbaharui, apalagi di utak atik. Dari siniah potensi tabrakan antara kepentingan negara dan kepentingan agama menjadi nyata.
  2. Tiap urusan kenegaraan dalam segala lembaga, bentuk, dan detailnya merupakan urusan publik, urusan segenap warga negara. Karena itu dari tiap pelaksana jabatan publik selalu dituntut pertanggungan jawaban publik dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas. Tak satupun wewenang atau jabatan kenegaraan yang lepas dari tuntutan ini.  Berbeda dengan urusan kenegaraan, urusan agama senantiasa menyangkut hal-hal yang mustahil dikenai tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Memasukkan urusan-urusan yang mustahil dikenai transparansi dan akuntabilitas kedalam negara berarti membukakan pintu bagi rusaknya sendi-sendi kenegaraan.
  3. Pelaksanaan syariat islam menuntut adanya otoritas penafsir tunggal tentang butir-butir rukun dan/atau ajaran mana saja dalam islam yang dipandang sebagai representatif Islam, suatu persyaratan yang umumnya mustahil dipenuhi mengingat luasnya keragaman penafsiran dan pengamalan dalam agama setua dan sebesar Isam.
  4. Praktis mustahil membayangkan adanya negara yang mampu melakukan pengawasan secara benar dan adil atas pelaksanaan setiap faset dari syariat islam. Tak satupun kekuatan manusia, juga tidak panopticon yang dibayangkan, yang mampu mengetahui apakah seorang muslim/muslimah menjalankan ibadah puasa atau salat lima waktu sebagaimana mestinya.
  5. Berbeda dengan malaikat, manusia dalam pemahaman keagamaan adalah makhluk yang zatnya merupakan perpaduan dari cahaya dan hawa nafsu-tempat iblis kuat bertahta. Karena itu iman dan/ kiprah iman manusia pada umumnya adalah ibarat kunang-kunang yang tiada hentinya silih berganti meredup dan bercahanya. Lalu, jika berdasarkan iman dan kiprah iman  yang bagai kunang-kunang tadi, seseorang dalam momen-momen iman yang intens biasa tersedu-sedu pada saat salat, zikir, atau mengaji, masih bisakah ia sampai pada kekusukan demikian jika pendorong utamanya bukan lagi keiklasan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, melainkan ketakutan memperoleh hukuman berat dari negara?
  6. Jika seorang muslim/ muslimah bisa melanggar dan menafikan ajaran alquran yang merupakan salah satu rukun iman – kitab suci yang diyakini setiap muslim/ muslimah sebagai wahyu Allah – bagaimana mungkin dia akan lebih mematuhi hukum manusia ? Tidakkah kita sebagai muslim/ muslimah bisa terjebak dalam sikap kontradiktif yang absurd, yaitu bahwa kita bisa dipandang tidak cukup menyantuni Alquran dan lantaran itu memerlukan hukum negara bagi pelaksanaan. sama halnya, benarkah iman seseorang yang lebih mematuhi hukum manusia dari pada hukum Tuhannya?

Napak tilas dasar pembentukan bangsa yang terekam inilah yang disadari para pendiri bangsa sejak awal. Sebagai negara dengan manusia yang beragam asal-usul dan identitas, yang merekatkan dasar keberadaan bangsa indonesia; adalah eksistensi negara; negara menjadi faktor pemersatu dan berperan utama dalam menampung cita-cita hidup bersama.  Berbeda dari dasar pembentukan bangsa-bangsa lain; pada mulanya adalah negara; sebagai jembatan diseberang baru kesejahteraan, lalu baru konstitusi. Konsitusi adalah payung hukum tertinggi yang menjamin hak-hak rakyat sebagai individu rakyat. konstitusi adalah hukum rakyat , bukan hukum alloh, juga bukan hukum pemerintah. Pemerintah dibentuk dan dikontrol oleh konstitusi. otoritas pemerintah adalah didelegasikan, untuk hal ini; yang disepakati  rakyat adalah mengongkosi orang-orang yang mereka pilih mengurus pemerintahan. Pemerintah harus menerjemahkan kepercayaan itu dalamkerja profesional dan jujur kepada rakyat. Pemerintah ada untuk melayani rakyat bukan sebaliknya. Rakyat berhak memantau, menuntut transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan kekuasaan. Legitimasi demokrasi terjaminnya hak-hak ekonomi, sosial dan dan kultural rakyat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s