Pasal Tindak Pidana Korupsi

Pasal Tindak Pidana Korupsi dan contoh Kasus

 

A. Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas  UU No. 31 tahun 1999. Dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya manusia / individu melainkan termasuk juga korporasi yang dimaksudkan sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum seperti Firma, Perusahaan, Pantia, Lembaga, Perkumpulan dan sebagainya. Perlu diingat bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang berkualifikasi pegawai negeri tidak hanya diartikan dengan pengertian pegawai negeri dalam UU No. 8 tahun 1974 tentang kepegawaian, tetapi diartikan secara luas; yaitu orang-orang (keterangan : setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi) :

–     Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP.

–     Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.

–     Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan atau            daerah.

–     Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang  yang menggunakan modal atau fasilitas            dari negara atau masyarakat.

UU No. 31 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 mengemukakan mengenai kejahatan yang disebut sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan PKK, tercantum dalam rumusan pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 2

(1)     Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.  200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak  Rp.  1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah).

(2)     Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat djatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewengangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 5

(1)   Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.  50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp  250.000.00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

a.  Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan  dengan kewajibannya; atau

b.  Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2)   Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

 Pasal 7

(1)   Dipidana dengan pidana penjara paling sngkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.  350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) :

a.  Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau menjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

b.  Setiap orang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagamana dimaksud huruf a;

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.  750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.  50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.  250.000.000,00 (duahratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.  100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.  350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

  1. Menggelapkan,. Menghancurkan, merusakan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
  2. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.  250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.  200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.  1.000.000.000,00 (satu miliyar juta rupiah) :

  1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
  2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya:
  3. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atas untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
  4. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu  menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain  atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu  menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  6. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pembongkaran, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan  negara / perekonomian negara serta menghambat kelancaran pembangunan nasional. Landasan filosofi UU Pemberantasan Korupsi yang baru adalah : memberantas tindak pidanan korupsi secara efektif dan menyelamatkan / mengembalikan keuangan negara.

Oleh karena itu berarti bahwa penanganan perkara-perkara tindak korupsi dapat melalui peradilan pidana dan peradilan perdata.

Apabila peradilan pidana tidak dapat mencapai tujuan menyelamatkan / mengembalikan keuangan negara maka lembaga peradilan perdata dapat difungsikan, dalam hal :

  1. Pada tahap penyidikan, jika :

–      Telah ternyata ada kerugian negara, tetapi

–      Salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi / tidak cukup bukti untuk menuntut tersangka atau                       tersangka yang telah meninggal dunia.

  1. Pada tahap pemeriksaan pengadilan, jika :

     –     Putusan bebas (vrijpraak).

     –     Terdakwa meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.

  1. Pada tahap setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, jika:

Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tndak pidana korupsi yang belum dkenakan perampasan untuk negara, sebagaimana apabila dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda diperoleh juga dari tindakan pidana korupsi dan hakim berwenang  memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara dapat menggugat perdata melalui terpidana dan atau hali warisnya.

Dalam penanganan perkara tndak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus, memiliki bentuk kekhususan hukum yang berbeda dengan penanganan hukum pidana umum. Salah satu kekhususan itu adalah dikenal lembaga peradilan in absentia, yang memberikan kewenangan hakim / pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan perkara korupsi tanpa hadirnya terdakwa.

Dalam perkara tindak pidanan umum, jika terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh penuntut umum, maka putusannya adalah :

: Dakwaan tidak dapat diterima (niet onvankelijk)”. Sedangkan jika ternyata terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan maka hak penuntut menjadi gugur atau hak mengeksekusi menjadi gugur.

Lembaga peradilan in absentia dapat digunakan dalam hal :

  1. Terdakwa masih hidup, telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir dalam sidang tanpa alasan yang sah.
  2. Terdakwa meninggal dunia.

Jika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan pemeriksaan perkara tetap dijatuhkan.

Penanganan perkara penyimpangan yang mengarah  pada indikasi terjadinya tindak pidana dalam pengamanan proyek PKK, dengan sarana hukum pidana, adalah merupakan upaya / obat terakhir.

Oleh karena itu, apabila di lapangan ditemukan indikasi adanya tindak pidana, hendaknya penanganan penyelesaian masalah hukum yang pertama dilakukan adalah melakukan upaya non litigasi. Hal ini untuk menjaga iklim kondusif dalam pelaksanaan proyek PKK.

 V.  Proses Penyelesaian Perkara Pidana melalui Hukum Pidana Formil.

Apabila masyarakat dengan pendamping penasehat hukum melaporkan perbuatan pidana kepada pihak yang berwajib (Kepolisian), maka ketentuan Hukum Acara Pidana mulai diberlakukan. Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Formil) adalah ketentuan yang mengatur negara melalui aparatnya melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana sebagaimana diancamkan didalam Hukum Pidana Materil.

Sumber Hukum Acara Pidana yang utama adalah dimuat dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan pemerintah No. 27. tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Karena dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Paraturan Pemerintah no. 27 tahun 1983 masih ada beberapa hal yang belum jelas, maka beberapa hal tersebut diperjelas dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 14-PW.07.03 tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP berserta lampirannya.

Disamping sumber utama tersebut, Hukum Acara Pidana sumbernya juga dapat ditemukan diberbagai Undang-Undang diantaranya adalah :

  1. Undang-Undang No. 14 tahun 1970, tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman UU No. 4 / 2004.
  2. Undang-Undang No. 2 tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang No. 5 tahun 1991, Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang no. 31 tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yuncto Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  5. Dan lain-lain.
  1. Upaya hukum biasa :

–     Banding, yaitu upaya hukum yang dapat diajukan baik oleh terdakwa maupun penuntut umum kepada             pengadilan tinggi, dengan alasan terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan               negeri.

–   Kasasi, yaitu upaya hukum yang dapat diajukan baik oleh terdakwa maupun penuntut umum kepada                Mahkamah Agung dengan alasan (a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau                    diterapkan tidak sebagaimana mestinya; (b) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut           ketentuan-ketentuan undang-undang; (c) apakah benar pengadilan telah melampui batas wewenangnya. Permohonan kasasi ini dapat diajukan paling lambat empat belas (14) hari sejak putusan banding diberitahukan kpada terdakwa dan atau penuntut umum. Dalam permohonan kasasi ini, maka kepada pemohon kasasi diwajibkan untuk menyertakan memori kasasi.

  1. Upaya hukum luar biasa

Upaya hukum luar biasa ini terdiri dari :

–    Kasasi demi kepentingan hukum.

Yaitu upaya hukum yang dapat diajukan satu (1) kali oleh Jaksa Agung atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selain dari pada putusan Mahkamah Agung.

–    Peninjauan kembali

Yaitu upaya hukum yang hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, dengan alasan :

  1. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau terdapat perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
  2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya.
  3. Apabila putusan itu dengan jelas diperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
  4. Apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi diikuti oleh suatu pemidanaan.

  BAB V

CONTOH KASUS DAN PENYELESANNYA

 

Pada dasarnya masalah yang muncul dalam pelaksanaan PKK dapat dikategorikan dalam 2 masalah hukum yakni masalah-masalah hukum perdata dan masalah-masalah hukum pidana. Dalam uraian di bawah ini akan dipaparkan contoh kasus perdata dan contoh kasus pidana serta tahap penyelesainnya.

 A.    Contoh Kasus Perdata

Pada program PKK tahun ke II, Kecamatan Sidomukti mendapatkan bantuan dari bank Dunia berupa dana sebesar Rp.  1 miliyar. Untuk desa cangkringan mendapat dana sebesar Rp.  150.000.000,- yang disepakati dipergunakan untuk pembangunan fisik sebesar Rp.  100.000.00,- dan untuk dana bergulir kegiatan ekonomi berupa usaha simpan pinjam sebesar Rp. 50.000.000,- dana bergulir tersebut dipinjamkan kepada lima kelompok industri rumah tangga yang ada di desa tersebut. Sumardi, salah seorang dari kelompok industri mebeler memperoleh pinjaman sebesar Rp.  5.000.000,- dengan bunga 2% per bulan dan jangka waktu pengembaliannya selama 10 bulan. Pada bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiga  (3 bulan) Sumardi membayar cicilan pokok hutang dan bunga tetapi setelah itu dia tidak dapat mengembalikan sisa hutangnya karena ternyata sebagian pinjaman tersebut dipergunakan untuk keperluan pernikahan anaknya. Dengan macetnya pengembalian hutang tersebut menimbulkan kerugian pada anggota masyarakat yang lain yang seharusnya dapat menikmati dana bergulir.

Dari permasalahan tersebut dapat dilakukan penyelesaian dengan cara sebagai berikut :

Langkah Pertama :

Dilakukan penyelesaian diluar pengadilan dengan tujuan agar sisa hutang Sumardi terbayarkan, caranya :

  1. Melalui musyawarah antara peminjam dengan pengelola dana bergulir dalam kelompok industri meubeler tersebut.
  2. Melalui mediasi, yakni perdamaian dengan melibatkan pihak lain sebagai penengah misalnya barefoot lawyers atau tokoh masyarakat desa tersebut. Mediator atau penengah pada dasarnya dapat bersikap pasif yaitu hanya mendengarkan perunding diantara mereka yang terkait dengan permasalahan hutang tersebut (Sumardi dan pengurus dana bergulir). Tetapi, mediator (penangah) dapat juga bersikap aktif dengan cara menawarkan jalan keluar yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.
  3. Penyelesaian ini dapat juga dilakukan dengan cara-cara lain yang dipandang tepat menurut adat kebiasaan masyarakat setempat.

Keuntungan penyelesaian diluar pengadilan adalah jangka waktu penyelesaian diluar pengadilan adalah jangka waktu penyelesaian lebih cepat, biaya yang dikeluarkan lebih murah, proses lebih sederhana (praktis) apabila dibandingkan dengan penyelesaian  masalah melalui pengadilan. Disamping itu, dapat menghindarkan kemungkinan timbulnya rasa malu kalau ada pihak yang kalah (sama-sama menang).

 Langkah Kedua :

Penyelesaian melalui pengadilan.

Apabila penyelesaian masalah melalui langkah pertama tidak berhasil, maka dapat ditempuh langkah kedua yaitu dengan menyelesaikannya melalui perantara pengadilan, caranya adalah :

  1. Mengkonsultasikan macetnya hutang Sumardi kepada barefoot lawyers untuk mempelajari apakah masalah tersebut dapat digugat atau tidak, berkaitan dengan ini akan dilakukan pengakajian ada tidaknya alat bukti pendukung dan kelayakannya. Apabila kesimpulannya dapat digugat, akan diikuti dengan langkah berikutnya.
  2. Membuat gugatan yang pelaksanaannya dapat dikuasakan atau dikoordinasikan dengan barefoot lawyers
  3. Mendaftarkan gugatan ke pengadilan dimana Sumardi bertempat tinggal.
  4. proses pemeriksaaan perkara di pengadilan negeri.
  5. Putusan

Proses persidangan di Pengadilan Negeri memakan waktu kurang lebih 6 bulan dan apabila pihak yang kalah tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri masih terbuka kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan kemudian ke Mahkamah Agung.

 B.    Contoh kasus Pidana

Apabila masyarakat menghadapi indikasi-indikasi adanya tindak pidana dalam PKK, masyarakat dapat menempuh upaya penyelesaian melalui peradilan pidana untuk memahami proses penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut, maka dipakai ketentuan hukum acara pidana.

Untuk lebih jelasnya berikut berikan contoh kasus :

Contoh Kasus :

Dalam suatu desa disepakati usulan desa melalui forum UDKP atau Musbangdes bahwa dana hibah PKK untuk prasaran umum sebesar Rp.  150.000.000,00 akan digunakan untuk pembangunan pasar di desa tersebut. Dalam pelaksanaan pembangunan pasar  melibatkan kontrktor / pemborong  dari CV. Maju Terus. Ternyata dalam pelaksanaan pembangunan itu CV. Maju Terus menurunkan baku mutu bangunan, sehingga tidak sesuai bestek yang disepakati dengan masyarakat. Oleh karena itu dalam jangka waktu 4 bulan sejak penyerahan, bangunan telah mulai kelihatan ambruk.

Dari kasus di atas ada beberapa permasalahan, yaitu :

  1. Pembangunan pasar telah menyalahi bestek yang ada.
  2. Mutu bangunan pasar mejadi jelek sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang ada.

Lalu apakah tindakan masyarakat untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut ?

 Langkah pertama adalah diselesaikan diluar jalur pengadilan lebih dulu.

Cara pertama adalah melalui musyawarah  antara kontraktor / pemborong dengan masyarakat melalui forum Musbangdes. Diarahkan agar pemborong yang bersangkutan  bertanggungjawab atas tindakan yang menyalahi bestek tersebut, dengan cara memberikan ganti rugi atau membangun kembali / merenovasi kembali bangunan pasar tersebut.

Cara kedua adalah melalui mediasi, yaitu perdamaian dengan melibatkan pihak lain sebagai penengah atau mediator. Masyarakat dapat menunjukan penengah itu dari dari penasehat hukum PKK dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Penengah atau mediator ini dapat bersikap pasif yaitu hanya mendengarkan perundingan maupun bersikap aktif dengan mengemukakan / menawarkan jalan keluar yang bisa disepakati kedua belah pihak.

Cara ketiga masyarakat dan kontraktor tersebut dapat menempuh cara / upaya lain yang dipandang dapat menyelesaikan persoalan ini dngan sebaik-baiknya.

Langkah keempat yaitu menyelesaikan melalui jalur peradilan pidana dapat dipakai apabila langkah penyelesaian pertama diluar  jalur pengadilan di atas tidak membuahkan hasil. Apabila masyarakat hendak menempuh pengadilan pidana, maka masyarakat dapat menghubungi penasehat hukum PKK, supaya penasehat hukum tersebut mendampingi masyarakat guna mengajukan pelaporan tersebut, maupun membantu masyarakat mengetahui sejauh mana penyalahgunaan atau penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan PKK kepada pihak berwajib.

 Dari contoh kasus pidana tersebut di atas, masyarakat bisa saja melaporkan ke instansi kepolisian, karena kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan Ps. 387 KUHP dan penggelapan Ps. 372 KUHP atau dapat ditarik menjadi tidakan korupsi karena kontraktor / pemborong tersebut menerima gaji atau upah dari lemabag desa dalam PKK yang mempergunakan modal atau fasilitas negara / masyarakat.

2 responses to “Pasal Tindak Pidana Korupsi

  1. maaf mau tannya kalau kasus pemakaian uang kantor/perusahaan kena pasal berapa kurungan penjara berapa lama makasih.

    • menurutku soal hukum ada azas 2 jadi dasar penanganan suatu masalah hukum . misal asas praduga tak bersalah. Suatu masalah sebut suatu KASUS bila melawan/melanggar peraturan perundangan. seseorang Dijadikan terdakwa belum tentu salah, sebelum ada keputusan yang tetap oleh pengadilan. Soal pertanyaan pemakain uang kantor perlu dijabarkan lebih lanjut bagaimana peristiwanya. OK

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s