KEGAGALAN KONTRUKSI BANGUNAN dan Pertanggungjawabannya

Mengingat Kab. Cilacap Rawan gempa.

SALAH SIAPA ?:

KEGAGALAN KONTRUKSI BANGUNAN

Kegagalan kontruksi selalu mungkin saja terjadi, walaupun Bangunan dibangun sudah melalui proses panjang berbagai tahapan dari tahapan perencanaan sampai kontruksi dan pengawasan. Belum lagi bila anggaran yang digunakan dari Anggaran Negara proses pelaksanaan pembangunan akan lebih lama lagi karena harus membentuk panitia pelaksana pengadaan barang/jasa sesuai kepres no.80 tahun 2003 dan perubahannya kepres no. 5 tahun 2010; adalah (tim) kepanitian terdiri 1. Pegguna anggaran/ kuasa anggaran, 2. Pejabat pembuat komitmen (Ppkom), 3.  Panitia pengadaan, 4. Panitia pemeriksa/teknis, 5.  Pengawas lapangan/ dan penyedia barang /jasa.  Demikianpun perencana/ pemilik proyek melengkapi dengan uraian, gambar dan syarat-syarat jenis pekerjaan, dokumen kontrak; sebagai acuan pelaksanaan (Bestek)/ kontraktor. Adanya perubahan peraturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menurut satker terkait menjadi sebab menambah waktu mulainya pelaksanaan proyek karena harus transisi beban pegawai pelaksana harus sudah bersertifikat.                                                                                                                 , Namun tidak jarang karena tertentu bangunan sudah berdiri digunakan terjadi runtuh pada bagian tertentu seperti ambrolnya plafond berbahan gypsum berukuran 12×20 m disalah satu gedung Poltek Cilacap pada sabtu (30/4), apalagi keruntuhan menimpa mahasiswa dan staff. Bangunan gedung baru saja diresmikan bulan Desember. Demikian juga kamis (9/6) pukul 8.30 ambruk satu ruang kelas VII SMP Nurul Mubtadin, Desa Kubangkangkung, kec. Kawunganten, kerangka atapnya tidak kuat menahan beban, memang kondisi bangunannya sudah rusak. Sebelumnya LSM dan aktivis di Cilacap ramai menyoal adanya dugaan pembangunan jalan dan jembatan di pulau Nusakambangan tidak sesuai bestek, baru setengah tahun, jalan dan jembatan yang dibangun dengan APBN tahun 2008 dengan biaya 2 tahap kontruksi sebesar 28 Milyard sudah rusak.   Dalam soal kejadian Poltek; Media KP turut meninjau lokasi TKP sudah terpasang Police line. Hal inilah suatu hal umum dijaman demokrasi  transparansi bisa saja ada menduga duga kaitan tersebut; ada yang mengindikasikan bahwa diduga tidak sesuai dalam proses tahapan pembangunan gedung Poltek tersebut; ada yang menunjuk tidak sesuai bestek. Sampai berita ini ditulis hasil penanganan polisi atas kejadian tersebut tidak disampaikan ke public sehingga tidak tahu apa penyebabnya. Hanya DPRD Cilacap responsif menjelaskan soalnya ambrolnya atap poltek melalui ketua komisi  C bidang Pembangunan Kamaludin  menyampaikan “kerangka atap dari baja ringan dan pemasangan plafond dari gibsum kebetulan waktu pelaksanaan kemungkinan terkena air hujan sehingga beban plafon tambah semakin berat, sudah digunakan angkur  pengantung plafond (stud) ketebalan tiga sampai empat millimeter; dimensinyapun 20×40 mm; ternyata teknologi baru dengan baja ringan tidak menjamin, karena pelaksanaan rumit, harus ada kajian teknis detail soal yang bertanggung jawab, semua sudah dipanggil kepolisian. Sepanjang normatifnya dijalankan seperti SKT, sertifikasi dan pengawasan dari dinas/ rekanan; juga pelaksanaan  langsung dikerjakan oleh direktur perusahaan rekanan tersebut hal tersebut sudah memenuhi persyaratan”. Selanjutnya kamaludin menyampaikan “sudah memanggil tim teknik dari UNDIP yang kebetulan sedang kajian teknis keseluruhan. Masalah-masalah hukum soal lain. Kontruksi kesalahan kecil jadi vital; jangan sampai menggangu proses belajar mengajar. Sekarang masa perbaikan, masih masa tanggungan pelaksana”.                                                                                                                                                               Masyarakat umum menyoal kegagalan kontruksi biasanya menuding tidak sesuai bestek. Belajar dari pengalaman, disini tidak menyoal pro justisianya, tetapi lebih pada kajian apabila persoalan pertanggungjawaban hendak ditentukan akan diberikan kepada siapa dan dari siapa. Di Indonesia, dalam bidang ketatanegaran, dikenal kaidah kontraktual, di dalam Bagian IV Penjelasan UUD 1945 yang mengatur system pemerintahan negara ditegaskan, Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi. Kaidah hukum bernuansa otoritarianisme yang dalam ruang demokratis mendapat kritikan; karena hanya ada satu pihak yang yang memikul pertanggungjawaban, termasuk beban pembuktian dan ganti rugi, namun esensinya tak dapat ditinggalkan. Dalam kaidah kontraktual, mengisyaratkan perlu adanya subyek atau pihak yang terlibat dan maupun yang menerima tranmission of rights dalam suatu hubungan. Soalnya kapan penyelesaian secara kontraktual dan kapan penyelesian secara pidana dapat diterapkan. Harapannya persoalan hukum dapat dicari jalan keluarnya. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sahnya hubungan kontraktual. Dalam kontrak jasa kontruksi melahirkan hubungan hukum manakala pemilik proyek dan kontraktor bersepakat menutup penyelesaian  obyek yang diperjanjikan. Dalam soal kontrak jasa kontruksi yang dibiayai APBD dan APBN , saat ini domain korupsi bisa diarahkan jika terjadi masalah hukum. Namun soalnya bagaimana hubungan perbuatan hukumnya. Dalam hubungan kontraktraktual, pihak pemerintah biasanya diwakili pemegang kuasa Pejabat pembuat komitmen (PPKom) dan pihak badan hukum pengurus kontraktor.  Selama hubungan kontraktual berlangsung, manakala terjadi sengketa, haruslah diselesaikan pada ranah perdata dengan alasan wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Hubungan kontraktual jasa kontruksi akan berakhir manakala prestasinya telah selesai dilakukan, diserahkan, dan diterimakan dengan baik oleh pemilik proyek/bouwheer, dan harga kontruksi telah dibayar lunas. Namun bagaimana apabila dalam mengunakan kuasanya masing-masing melampaui batas kewenangan  yang disepakati dalam kontrak jasa kontruksi misalnya, kontraktor harus membangun kontruksi sesuai spesifikasi dalam perjanjian. Sedang pemerintah melalui PPKom, harus membayar harga kontrak sesuai perjanjian. Sifat keterhubungan mengikat semua pihak dengan kuasanya. Sehingga, sebagai pemegang kuasa PPKom bukanlah pemikul tanggung jawab terakhir sebab menurut doktrin respondeat superior, yaitu tanggung jawab mengalir keatas. Kecuali melampaui batas kewenangannya; domain korupsi bisa diarahkan bila timbul masalah dikemudian.                                                                                                                                                 Menurut orang bijak sikap preventif perlu dikedepankan. Sudah saatnya kedepan beberapa bangunan perlu dirancang agar bertahan pada beban dinamik dan saat  gempa datang. Dalam mendirikan sebuah bangunan perlu memperhatikan beberapa prinsip, Pada intinya; yaitu daktilitas atau keuletan sebuah bangunan, konfigurasi bentuk bangunan (baik horizontal maupun vertical), diafragma dan ikatan lantai, susunan dinding, lantai, dan atap. Hubungan antar pondasi bangunan, bobot yang cenderung ringan, kekuatan tembok yang relatif sama dari segala arah, dan dapat meminimalkan terjadi kebakaran. Melihat rumitnya proses pendirian bangunan tahan gempa ada baiknya berpedoman pada standar Nasional Banunan Tahan gempa, standar tersebut adalah standar Nasional Indonesia 1726-2002 (SNI 1762-2002) meliputi jenis bangunan, ukuran tinggi dan beban bangunan, SNI 1726-2003  hanya berlaku untuk bangunan bertingkat bukan bangunan sederhana seperti rumah tinggal. Ukuran tinggi mencapai 40 meter. Dengan demikian dipenuhinya standar bangunan tidak perlu lagi was-was kemungkinan kegagalan struktur maupun saat gempa kembali melanda. Bila tetap terjadi kegagalan kontruksi tidak terduga karena rambatan gempa ini disebut force mayour. Tidak perlu saling menyalahkan. KP-hero


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s