Salah Paham Hukum

Bambang SriWahono SH MH.

                                       LEX DURA SED TAMEN SCRIPTA                                              Hukum  Memang Kejam dan Memaksa ….

Masih saja ada salah paham dari sebagian kalangan masyarakat umum maupun aktivis gerakan anti korupsi. Bahwa tindakan seseorang dinyatakan diduga korupsi oleh institusi penegak hukum baik Polisi/ KPK maupun Jaksa; sudah dianggap bersalah dan penasihat hukumnya  harus turut dimusuhi karena ikut membela koruptor.

Lex dura sed samen scripta. Begitulah adagium ilmu hukum, yang menegaskan, hukum itu memang kejam, kaku, dan keras. Namun begitulah adanya hukum, yang disatu sisi bersifat memaksa. Karena itu, ia tidak bisa diterapkan  berdasarkan kemanusiaan saja, tetapi juga harus memperhatikan keadilan, tak boleh ada diskriminasi.

Menanggapi persoalan salah paham yang berkembang ini; Penasihat Hukum (Pengacara) yang sudah terkenal sukses sebagai pengacara handal membela kliennya:  Bambang Sriwahono SH. MH, menyampaikan pendapatnya ke Media KP:

Menurutnya hal ini hanya masyarakat yang tidak mengerti  hukum, masyarakat perlu pahami KUHAP dan di baca. Bahwa sesuai  pasal 56 KUHAP ancaman lebih dari lima (5) tahun tersangka wajib didampingi penasihat hukum. Penyidik baik itu polisi, jaksa maupun KPK mesti menawarkan harus ada penasihat hukumnya dan apabila tidak ada penasihat hukumnya ditunjuk oleh penyidik. Karena apa, apabila tersangka disidik tanpa didampingi pembela  Berita Acara tersebut cacat hukum. Apabila tersangka diperiksa polisi / jaksa ; apa sudah mesti salah. Belum tentu, klo itu sudah dikatakan korupsi ; tidak perlu sidang pengadilan, karena disitu ada azas praduga tak bersalah.

Penasihat hukum seakan dianggap sampah klo menangani korupsi, nyatanya kalau ada penyidikan korupsi; ada permintaan dari penyidik untuk didampingi  penasihat hukum. klo disidang tidak ada penasihat hukum terdakwa; dinyatakan oleh jaksa bahwa terdakwa menolak penasihat hukum dan BAP nya harus dikembalikan. Sifatnya Penasihat hukum pasif dalam kaitan terdakwa diperiksa penyidik Polisi/KPK/Jaksa. Hanya mengingatkan klo melanggar HAM seperti saat sholat, sakit dll.

Itulah kelemaham penasihat hukum. Penasihat hukum hanya ditingkat peradilan, klo materi hukum didepan penyidik penasihat hukum pasif. Kapan orang dikatakan korupsi;  tentu klo sudah ada keputusan pengadilan. Klo terdakwa dilarang ngomong disidang pengadilan; semua pemeriksaan kasus cacat hukum konsekwensinya dikembalikan berkas BAPnya. Soal dugaan kemungkinan penyidik merekayasa pemeriksaan ; mungkin saja, maka dalam rangka HAM diberi hak penasihat hukum.fungsi penasihat hukum mendamping terdakwa supaya argument-argumen bisa diterima. Makanya penyidik (polisi/jaksa) klo ada tersangka; ada panggilan mohon didampingi pengacara. Karena itulah penasihat hukum kasihan klo penyidik diduga merekayasa kasus.

Justru perlu dipertanyakan oleh aktivis gerakan anti korupsi kenapa terus terjadi kasus korupsi. Teman-teman harusnya membuat konsep preventip; suatu gerakan yang terus menerus, jangan lakukan pembiaran sama-sama juga; ngerti klo terjadi pelanggaran dibiarkan kena pasal. Bagaimana suatu penanggulangan terjadi korupsi harus didiskusikan bersama yang bengkok diluruskan.

Ditegaskan Bahwa dalam soal Penegakan Hukum seperti tiang kantor Pengadian berjumlah empat (4)  yang dimaknai diperadilan ada empat (4 ) Penegak Hukum Disebut Catur Wangsa.

klo konsepnya penyidik dan tuntutan Jaksa dibenarkan semua. tidak usah ada pengadilan. ora usah sidang. (Media KP).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s