Manajemen dan Kepemimpinan

Dialog :

Pengelolaan Pemkab Cilacap era otda ?

Dalam era otonomi daerah faktor manajemen pemerintahan daerah dan kepemimpinan menjadi ujung tombak keberhasilan daerah, oleh sebab itu ada daerah yang berhasil dan tidak. Keberhasilan banyak didukung administrasi pemerintahan yang efektif dan maju hal itu tercapai kalau pemimpinnya memiliki konsep, pemikiran dan tindakan yang rasional. Sebab sebuah kebijakan yang berorientasi pada kebijakan publik akan sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan serta pemenuhan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakatnya akan lahir dan diimplementasikan.

Pengalaman sejarah (jas merah) adalah guru terbaik; ada catatan menarik dari pengalaman mantan Sekda Kabupaten Cilacap; Ir. Adi Sarosa MM, periode th 2001-2004; masih ada ingatan publik yang pada jamannya Pemda Cilacap dengan APBD ± 600 Milyard bisa mampu efisiensi mempunyai Dana Abadi sebesar 30 M sehingga total s/d akhir th.2004 sebesar= 53 M dan Rakyat bisa menikmati berobat gratis dipuskesmas dan adanya sekolah gratis; yang pada saat ini th. 2011 hal itu sangat muskil, berbagai elit politik menyampaikan kondisi tahun ini sebagai kemampuan keuangan Pemkab semakin tak berdaya; akibat APBD salah satunya banyak menyedot untuk gaji pegawai dan kecilnya DAU.

Pada kesempatan waktu media KP menyinggung soal-soal tersebut; berikut ulasan pendapatnya: Menurutnya hal ini Perbedaannya pada metode pengelolaan Pemda; APBD Cilacap pasti lebih besar dari gabungan APBD dua kabupaten Banjarnegara dan Kab. Purbalingga. Sedang DAU sebagai komponen APBD rumusnya berdasarkan jumlah penduduk. Seharusnya semakin besar jumlah penduduk DAU nya semakin besar. Ada kebiasaan Pengelola Anggaran berpatokan teori perencanaan bahwa pada setiap anggaran tahun berikutnya dialokasi anggaran bertambah 10 %, ini pandangan yang keliru. Walaupun kebutuhan anggaran sebenarnya  sudah cukup. Nah klo itu perbedaannya cara pengelolaannya. Yang benar metode efisiensi maka perlu di cek kembali; sebenarnya biaya rutin berapa? Tapi ini kebijakan yang tidak populis! karena akan berpengaruh mengurangi realisasi. Mengumpamakan sebagai kebijakan yang “nyengiti”; itulah yang bisa ditabung dalam dana abadi. Diberikan gambaran yang lain soal terdapat gedung-gedung SKPD yang tersebar nampak kurang beaya perawatan tidak efisian makanya pada jaman saya dulu ada rencana ruislag untuk membangun gedung baru (tukar bangunan/ apraisal ).

Sekarang tinggal keberaniannya untuk efisiensi anggaran apa tidak. Klo gaji, gaji PNS +DPRD + tunjangan jabatan; tidak bisa diapa-apakan kecuali pecat. Sedang klo rutin yang lain bisa diefisienkan. Disarankan 70 % untuk pembangunan +  20 % untuk rutin. Efisiensi tetap tidak menyenangkan orang per-orang tapi demi rakyat maka baru bisa menaikkan anggaran pembangunan.  KP-HEROiid.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s